Ketua DPR Minta Masyarakat Utamakan Rasionalitas Dalam Pilkada

IVOOX.id, Jakarta - Dalam pilkada serentak di 171 daerah pemilihan (Dapil), pada Rabu (27/6) nanti, diharapkan terpilih para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan rakyat, bamgsa dan negara.

“Maka, masyarakat hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah,” demikian Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (25/6/2018).

Menurut politisi Golkar itu mengutamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani.

“Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya,” ujarnya.

Karena itu dia meminta masyarakat memilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD).

Persiapan pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak tanun ini sudah memasuki masa tenang, setelah berbulan-bulan diisi dengan kegiatan kampanye atau sosialisasi kandidat. Periode masa tenang berlangsung tiga hari, mulai Minggu (24/6) hingga Selasa (26/6). Pemungutan suara pada Rabu (27/6) akan dilaksanakan serentak di 171 Dapil, meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Warga pemilih diharapkan memanfaatkan periode masa tenang itu untuk menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang. Berpikir jernih dan obyketif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih.

Pesan kepada warga pemilih sederhana. Bamsoet meminta melihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap.

“Fakta ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 Dapil yang menyelenggarakan Pilkada. Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum,” jelas Bambang.

Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama. “Masyarakat dan penyelenggra pilkada harus belajar dari pilkada sebelumnya,” pungkas Bamsoet.