Ketika Pertanian Makin Mekanis, Jawa Timur Menjaga Produktivitas Dari Tanam Hingga Panen

Pada 16 Oktober 2026, kelompok tani di Kabupaten Lamongan menerima dukungan alat untuk berbagai tahap produksi, dari pengolahan tanah hingga panen. Peristiwa itu memperlihatkan arah modernisasi pertanian Jawa Timur: alat bukan sekadar bantuan, melainkan sarana untuk memangkas waktu kerja dan menjaga hasil di sentra pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Jawa Timur pada 2025 mencapai 10.438.361 ton gabah kering giling (GKG), naik 12,60 persen dari 9,27 juta ton pada 2024. Luas panen mencapai 1.841.346 hektare, meningkat 13,88 persen; produksi beras untuk konsumsi penduduk setara sekitar 6,03 juta ton. Angka tetap tersebut menjadi fondasi bagi penguatan sistem produksi pada 2026, sekaligus menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tidak dapat dijelaskan oleh mekanisasi saja karena peningkatan luas panen juga berperan.

Di tiga sentra yang menjadi fokus mekanisasi, BPS mencatat Kabupaten Lamongan menghasilkan 879.994 ton GKG pada 2025, disusul Ngawi 772.571 ton, dan Madiun 480.264 ton. Ketiganya menyumbang sekitar 2,13 juta ton atau seperlima produksi padi Jawa Timur. Skala ini membuat kecepatan mengolah lahan, ketepatan jadwal tanam, ketersediaan mesin panen, serta kapasitas pengeringan dan penggilingan menjadi bagian penting dari ketahanan pangan daerah dan pasokan nasional.

Dalam kegiatan di Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Pemprov Jawa Timur menyalurkan enam handtraktor singkal, satu handtraktor rotary, empat combine harvester besar, dua cultivator, satu rice transplanter, dan satu kendaraan roda tiga bagi kelompok tani di sejumlah kecamatan. Rangkaian alat tersebut melayani fungsi berbeda: handtraktor dan cultivator untuk persiapan lahan; transplanter untuk penanaman; combine harvester untuk memotong, merontokkan, dan membersihkan gabah dalam satu alur kerja. Efisiensi pada tahap tersebut akan lebih berarti jika diikuti kelancaran angkutan, pengeringan, penggilingan, dan penjualan hasil.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, “Panen dengan cara manual itu tiga hari satu hektare, kalau pakai combine harvester di tanah yang seperti ini bisa satu jam per hektar.” Pemerintah daerah menjelaskan bahwa pada sejumlah kondisi lahan, pekerjaan yang semula memakan waktu beberapa hari dapat dipersingkat menjadi sekitar satu hingga dua jam. Ia juga menyebut potensi penurunan kehilangan hasil dari kisaran 9–11 persen menjadi 1–2 persen. Angka itu merupakan gambaran manfaat yang dikemukakan pemerintah daerah, bukan hasil audit kinerja setiap unit di seluruh Jawa Timur; capaian aktual tetap bergantung pada kondisi sawah, jenis mesin, keterampilan operator, dan pengelolaan panen.

Manfaat tersebut mulai dibaca dari pengalaman petani. Agus Purwanto, salah seorang penerima combine harvester di Lamongan yang dikutip media pada 18 Oktober 2026, mengatakan penggunaan alat membantu mempercepat pekerjaan sekaligus mengurangi biaya. Namun, laporan itu belum menyertakan pencatatan biaya sebelum dan sesudah panen, jam operasi, atau luas layanan mesin. Karena itu, pengukuran di tingkat kelompok tani menjadi penting untuk memastikan penghematan benar-benar tercapai dan dapat dibagikan secara adil kepada pengguna.

Perluasan mekanisasi juga berlangsung di Ngawi. Pada 21 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan 15 unit alsintan di Desa Baderan, Kecamatan Geneng, termasuk enam combine harvester besar, lima handtraktor, satu drone pertanian, serta perangkat pengolahan hasil. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menyebut bantuan ini ditujukan untuk memperkuat efisiensi produksi petani. Penggunaan drone berpotensi membantu aplikasi input pertanian secara lebih terukur, sedangkan layanan mesin panen perlu disertai jadwal operasional dan mekanisme pemeliharaan yang jelas.

Sementara itu, di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Kementerian Pertanian dan Pemprov Jawa Timur menggelar gerakan panen serta percepatan tanam pada 8 Mei 2026, disertai demonstrasi pemanfaatan drone untuk penyebaran pupuk. Pemerintah juga memperkuat pendampingan penyuluh agar lahan yang selesai dipanen dapat lebih cepat memasuki siklus tanam berikutnya. Mekanisasi dengan demikian bukan hanya perkara mempercepat panen, tetapi juga memperpendek jeda antara satu musim dan musim berikutnya ketika air dan input pertanian tersedia.

Secara provinsi, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 341 unit alsintan pada 2026, terdiri atas 231 alat prapanen dan 110 alat pascapanen. Jumlah tersebut menunjukkan dukungan sarana, tetapi belum dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan. Indikator yang perlu dicatat berikutnya ialah hektare lahan yang dilayani per unit, jam kerja mesin, biaya sewa dan operasional per hektare, waktu tunggu saat panen raya, kehilangan hasil, serta persentase alat yang benar-benar beroperasi. Model pemanfaatan bersama melalui kelompok tani atau unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dapat memperluas akses petani kecil tanpa mengharuskan setiap petani membeli mesin sendiri.

Dari sisi produksi, laporan pemerintah provinsi yang merujuk pembaruan BPS 1 Oktober 2026 memperkirakan potensi produksi padi Jawa Timur sepanjang Januari–November 2026 sebesar 10.240.964 ton GKG, atau 2,84 persen di atas periode yang sama pada 2025. Angka Januari–November 2026 ini merupakan potensi atau proyeksi, bukan realisasi produksi setahun penuh. Adapun target kenaikan produksi hingga sekitar 5 persen pada 2026 yang disampaikan Pemprov pada Mei lalu tetap merupakan sasaran kebijakan, sehingga tidak boleh disamakan dengan hasil final.

Modernisasi juga membutuhkan dukungan informasi dan teknologi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam siaran pers 6 Oktober 2026, menekankan, “IoT dan kecerdasan artifisial adalah teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat.” Penerapan teknologi untuk membaca kondisi lahan, memantau kebutuhan input, dan mendukung pengelolaan produksi dapat melengkapi mekanisasi fisik; hasilnya tetap harus diuji berdasarkan kebutuhan dan manfaat nyata bagi petani.

Memasuki sisa 2026, tantangan Jawa Timur adalah memastikan mesin tersedia tepat ketika petani membutuhkannya, operator mendapatkan pelatihan, alat terawat, dan irigasi mampu menopang percepatan tanam di tengah risiko kekeringan. Pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, penyuluh, dan kelompok tani perlu mengawal penggunaan mesin hingga pascapanen agar penguatan produksi berujung pada gabah yang tertangani lebih baik, biaya usaha tani yang terkendali, dan pendapatan petani yang berkelanjutan.