Kepuasan Publik terhadap BGN Turun, Sebagian Responden Ingin Program MBG Dihentikan

IVOOX.id – Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkap adanya penurunan kepuasan publik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menaungi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam pemaparan hasil survei pada Senin (31/8/2026). Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam survei adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja BGN dan pelaksanaan program MBG.

Hanta menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap BGN menunjukkan tren penurunan dalam sejumlah periode survei. Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan terhadap BGN tercatat mencapai 57 persen. Angka tersebut kemudian berubah menjadi 50,6 persen pada Maret 2026, 54,6 persen pada Mei 2026, sebelum kembali turun menjadi 41,7 persen pada Juli dan 41,6 persen pada Agustus 2026.

“BGN tingkat kepuasannya relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa kinerja dalam trennya pada Oktober 2025 mencapai 57 persen, 50,6 persen pada Maret 2025, 54,6 persen Mei 2026, semakin turun menjadi 41,7 persen Juli 2026 dan 41,6 persen pada Agustus 2026,” ujar Hanta dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking Indonesia.

“Jadi ada tren dengan tingkat penurunan pada BGN,” katanya.

Di sisi lain, popularitas program MBG justru masih sangat tinggi. Poltracking mencatat sebanyak 93,9 persen masyarakat mengetahui keberadaan program tersebut. Namun, tingginya tingkat popularitas tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan survei, sebanyak 49,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap program MBG. Sementara itu, 46,4 persen menyatakan puas.

“Kita tanyakan penilaiannya pada program MBG, ternyata ini kabar kurang baiknya. Saya kira ini catatan kritis bagi pemerintah untuk memperbaiki yang menilai kurang puasnya 49,2 persen sementara yang puas 46,4 persen,” ujarnya.

Menurut Hanta, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah karena gagasan awal MBG sebenarnya memperoleh respons positif dari masyarakat. Namun, berbagai persoalan dalam tahap implementasi disebut membuat persepsi publik terhadap program tersebut berubah.

“Lagi-lagi MBG ini bisa dikatakan rapor merah peringatan penting bagi pemerintah untuk diperbaiki dari sisi penyelenggaraan, meskipun program awalnya diapresiasi positif tetapi karena eksekusi dalam persepsi publik menjadi negatif,” ungkapnya.

Survei Poltracking juga mengukur pandangan masyarakat mengenai keberlanjutan program MBG. Hasilnya, 44,6 persen responden menyatakan program tersebut sebaiknya dihentikan. Sementara 42,1 persen ingin MBG tetap dilanjutkan dan 13,3 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

“Survei ini juga menanyakan apakah program ini perlu dilanjutkan, ternyata sudah cross yang publik menginginkan tidak perlu dilanjutkan ada 44,6 persen dan yang ingin diteruskan 42,1 persen, serta 13,3 persen tidak tahu/tidak jawab,” kata Hanta.

Poltracking mencatat terdapat sejumlah alasan utama masyarakat yang menginginkan MBG dihentikan. Faktor pertama berkaitan dengan kualitas rasa dan kandungan gizi makanan yang dinilai tidak sesuai, dengan persentase 19,6 persen.

Alasan berikutnya adalah ketidaksesuaian lauk dengan keinginan masyarakat, juga sebesar 19,6 persen. Sementara itu, faktor ketiga adalah masih munculnya kasus keracunan makanan dengan angka 12,1 persen.

“Tiga isu menjadi faktor utama alasan publik merekomendasikan tidak dilanjutkan,” ujar Hanta.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dan teknik wawancara tatap muka. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.