Kelaparan di Papua Tuai Keprihatinan Amensty International

IVOOX.id - Mengomentari pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenai masalah kelaparan yang melanda Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menyampaikan keprihatinannya.

"Kami turut berduka atas kehilangan puluhan nyawa di Tanah Papua akibat kesulitan pangan yang mereka hadapi, dan kami merasa bahwa pernyataan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa 24 warga yang meninggal di Yakuhimo bukanlah korban kelaparan, adalah sebuah pernyataan yang kurang mendalam. Diperlukan penyelidikan serius di lapangan," kata usman kepada IVOOX Jumat (3/11/2023).

Pernyataan tersebut menyoroti minimnya perhatian terhadap krisis kemanusiaan yang tengah menghantui sejumlah wilayah di Tanah Papua, khususnya di wilayah Yahukimo.

Sejumlah laporan media telah mengungkapkan bahwa kelaparan telah menjadi ancaman serius bagi sebagian besar penduduk Papua, dan telah merenggut banyak nyawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2022 juga menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pangan di Tanah Papua berada di atas rata-rata nasional.

Penting untuk diakui bahwa masalah kelaparan di Papua telah berlangsung lama, dan hal ini menunjukkan bahwa negara belum serius dalam memenuhi hak-hak dasar Orang Asli Papua. Selama bertahun-tahun, Orang Asli Papua, terutama yang tinggal di pedalaman, terus menghadapi tantangan serius dalam akses ke pangan, air bersih, dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kelaparan di Papua dan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang semakin memburuk. Kami juga mengajak instansi terkait untuk segera mengirimkan bantuan ke wilayah yang terdampak, termasuk pangan, air bersih, dan pelayanan medis.

Perlu juga untuk meninjau kembali program-program ketahanan pangan yang selama ini terbukti tidak efektif dalam mengatasi masalah kelaparan di Tanah Papua, seperti program lumbung pangan. Penting untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua dan mencari solusi nyata terhadap masalah yang telah berkepanjangan ini.

Terakhir, krisis iklim juga memiliki potensi untuk memperburuk situasi pangan di Papua dan di seluruh Indonesia. Krisis yang tengah dihadapi di Papua sekarang harus menjadi pengingat bagi pemerintah akan tanggung jawab mereka dalam melindungi warga dari dampak buruk krisis iklim.

Sebelumnya, Kepada wartawan selepas acara Gerakan Nasional Ketahanan Pangan TNI di Bekasi, Rabu (1/11/2023), Wapres mengatakan bahwa, merujuk informasi dari Bupati Yahukimo, tidak ada yang mati kelaparan di sana sambil menyatakan bahwa memang ada kekurangan pangan di wilayah dan untuk itu permasalahan pangan di Papua akan menjadi prioritas pemerintah. 

"Menurut Bupati Yahukimo ya itu tidak ada yang mati kelaparan bahwa di sana ada kekurangan pangan iya ada," kata Wapres.