Kasus Kredit Perbankan Masih Dominasi Tindak Pidana Perbankan

iVooxid, Total kasus tindak pidana perbankan (Tipibank) yang terjadi sepanjang Januari-September 2016 di Indonesia tercatat sebanyak 26 kasus, yang terdiri dari 55% kasus kredit, 21% kasus rekayasa pencatatan, 15% kasus penggelapan dana perbankan, 5% kasus transfer dana dan 4% kasus pengadaan aset. Demikian diungkapkan Nelson Tampubolon, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tindakan pidana perbankan cukup tinggi. Untuk mengurangi potensi penyimpangan tersebut, kami berharap perbankan dapat bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip kehati-hatian sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dapat terpelihara,” ujar Nelson dalam acara Sosialisasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti Fraud, di Gedung Bidakara 2, Jakarta Selatan, Senin (14/11).

Nelson mengemukakan, Departemen Penyidikan OJK pada per September 2014 dan 2015 masing-masing mencatat tindak pidana perbankan sebanyak 59 kasus dan 23 kasus. Tindak pidana perbankan paling banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sekitar 80% penutupan BPR adalah karena fraud. Tindak pidana yang terjadi di BPR membuat banyak BPR di Indonesia harus ditutup setiap tahun.

Untuk mengurangi angka tindak pidana perbankan, menurut Nelson, OJK terus mengadakan sosialisasi potensi fraud di beberapa daerah di Indonesia. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menekan angka tindak pidana perbankan.

Selain melakukan sosialisasi, OJK juga meluncurkan buku 'Pahami dan Hindari' (Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan). Peluncuran buku ini dilakukan untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, khususnya perbankan.

Sosialisasi peluncuran buku tersebut juga dilakukan untuk menghindari dampak pada reputasi bank sebagai lembaga kepercayaan, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan agar iklim perbankan tetap kondusif.[abr]