Kamp Muslim di Xianjiang Dibahas, China Putus Siaran Langsung Debat Capres Demokrat AS

IVOOX.id, Beijing - Siaran langsung debat presiden AS dari Partai Demokrat dilaporkan dihentikan di China, saat topik debat beralih ke perlakuan terhadap Muslim di wilayah barat China, Xinjiang, yang dulu dikenal sebagai Turkistan Timur.

Koresponden internasional CNN Will Ripley yang pertama kali melaporkan tentang pemutusan siaran langsung, mengatakan hal itu terjadi ketika para kandidat dalam debat “ditanya tentang catatan hak asasi manusia di Tiongkok dan penahanan massal minoritas Muslim di Xinjiang”.

Menurut Ripley, layar menjadi gelap setelah moderator debat Judy Woodruff bertanya kepada para kandidat apakah AS harus memboikot Olimpiade Beijing 2022 karena dugaan pelecehan terhadap warga Uighur China.

Layar tetap kosong selama sembilan menit sementara debat membahas topik-topik lain termasuk protes Hong Kong dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Independent.co.uk menulis, China secara teratur memonitor siaran langsung dan perusahaan bisnis streaming langsung harus menyensor konten mereka sebelum siaran, maklum rezim komunis China tengah menghindar dari sorotan atas perlakuan mereka di kamp-kamp penahanan massal untuk Uighur dan minoritas Muslim lainnya di provinsi barat laut itu.

Kamp-kamp penahanan - yang disebut Beijing sebagai "pusat pelatihan kejuruan" - menampung sekitar lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas lainnya, di mana mereka diduga menjadi sasaran penyiksaan, eksperimen medis, dan pemerkosaan.

Pemerintah Cina bersikeras tujuan kamp adalah untuk memerangi terorisme dan ekstremisme.

Bulan lalu, cache transkrip rahasia pidato internal di Xinjiang oleh para pemimpin puncak, termasuk presiden Xi Jinping, diterbitkan di The New York Times.

Setelah kebocoran itu, pejabat regional di Xinjiang bergerak untuk memperketat kontrol terhadap informasi dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi tentang bagaimana merespons kebocoran itu.

Pada bulan Oktober, Inggris memimpin 22 negara lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengutuk China atas penahanannya terhadap Muslim.

Dalam pernyataan bersama, kelompok itu mengatakan: "Kami menyerukan pemerintah China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasional serta komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, di Xinjiang dan di seluruh China."