Jokowi: Tahun 2019 Kebijakan Satu Peta Selesai Secara Keseluruhan

IVOOX.id, Jakarta – Dalam rapat terbatas yang membahas khusus perihal implementasi kebijakan satu peta pada hari Senin (5/1/2018), Presiden Joko Widodo berharap kebijakan tersebut dapat selesai secara keseluruhan pada tahun 2019.

“Pada tahun 2018 ini kita akan fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa sehingga pada tahun 2019 (kebijakan satu peta) dapat selesai secara keseluruhan,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya pada tahun 2016, pemerintah telah fokus pada Pulau Kalimantan dalam kebijakan satu peta. Pada tahun 2017 fokus perhatian diberikan untuk Sumatra, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dengan selesai secara keseluruhan kebijakan satu peta ini, Presiden yakin akan dapat mempermudah penyelesaian permasalahan yang sering muncul di lapangan.

“Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air,” ujar Presiden.

Dalam rapat terbatas tersebut yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta pejabat terkait, Presiden menilai perbedaan data dan refrensi geospasial selama ini dinilai sering kali membuat proses penentuan kebijakan strategis menjadi sulit.

"Tumpang tindihnya peta dan perizinan justru menimbulkan konflik dan mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi juga membahas tentang konflik yang terjadi di pulau Kalimantan, menurutnya dengan adanya kebijakan satu peta nantinya konflik seperti itu bisa segera diselesaikan.

“Seperti informasi yang saya terima, di pulau Kalimantan terdapat lebih kurang empat juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan," sambungnya.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang krusial untuk segera diimplementasikan, untuk itu Presiden menekankan bahwa permasalahan yang saat ini masih terjadi dilapangan harus segera di selesaikan terlebih dahulu.

"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa,” tegas Presiden.