IHSG Anjlok, DPR Nilai Pasar Modal Indonesia Hadapi Masalah Struktural

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada 28–29 Januari 2026 menjadi alarm serius bagi sektor keuangan nasional. Menurutnya, tekanan yang dialami pasar saham tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai gejolak sesaat, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang masih membelit pasar modal Indonesia.

“Kalau terkait dengan pasar saham kita, memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok beberapa kali dan bahkan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu saja ini menjadi persoalan,” ujar Hanif dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Sabtu (31/1/2026).

Hanif menjelaskan, permasalahan di sektor keuangan dan pasar modal tidak hanya dipicu oleh tekanan global, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika di dalam negeri. Ia menyoroti mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian diikuti sejumlah pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai faktor yang ikut memperburuk sentimen pasar di tengah ambruknya IHSG.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan yang lebih serius dan menyeluruh. Hanif pun meminta OJK untuk segera mengambil langkah perbaikan, terutama dengan memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan pasar modal. Ia menilai, penguatan tata kelola menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan pasar modal Indonesia ke depan.

“Karenanya, kita minta kepada OJK untuk betul-betul melakukan pengawasan dan pengaturan yang baik, guna memastikan kualitas pasar modal Indonesia menjadi lebih baik,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.

Hanif menekankan bahwa upaya pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Tantangan yang dihadapi otoritas keuangan saat ini dinilainya semakin kompleks, sehingga membutuhkan kebijakan yang tegas, konsisten, dan memiliki kredibilitas tinggi di mata pelaku pasar maupun investor.

“Oleh karenanya, pekerjaan dan tantangan yang dihadapi OJK untuk benar-benar bisa meregulasi dan menguasai pasar modal kita harus kita dorong agar lebih baik,” ujarnya.

Saat ini, DPR RI melalui Komisi XI masih terus memantau proses transisi kepemimpinan di tubuh OJK dan BEI. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kebijakan yang justru berpotensi memperburuk kondisi pasar dan menekan kepercayaan investor.

Hanif juga menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI berencana memanggil OJK dalam waktu dekat untuk membahas persoalan ini secara khusus. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencari solusi agar stabilitas pasar modal kembali terjaga.

“Mungkin nanti kita akan ketemu dengan OJK, dan akan kita bahas secara khusus persoalan ini,” ujarnya.