ICW: Nama-nama Yang Lolos Capim KPK Tak Puaskan Ekspektasi Publik

IVOOX.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan ketidakpuasan atas nama-nama yang dinyatakan lolos tes psikologi yang merupakan tes gelombang II untuk uji kompetensi Capim KPK 2019-2023.

"Mencermati nama yang dinyatakan lolos seleksi psikologi rasanya tidak berlebihan jika menyebutkan bahwa hasil seleksi pada tahapan ini tidak terlalu memuaskan ekspektasi publik," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Senin (5/8).

Seperti diberitakan Pansel Capim KPK telah mengumumkan 40 orang kandidat yang lulus tes psikologi. "Ini mengartikan bahwa pansel gagal memberikan kesan optimisme bagi publik untuk menghasilkan calon pimpinan KPK yang benar-benar berintegritas, profesional, dan independen," ucap Kurnia.

Setidaknya, kata dia, ada dua poin penting terkait hasil tes psikologi calon pimpinan KPK itu.

"Pertama, terdapat beberapa nama yang diduga mempunyai catatan serius pada masa lalu. Tentu poin ini mesti dikroscek ulang oleh pansel. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu terpilih menjadi komisioner KPK," ungkap dia.

Kedua, kata dia, sampai pada tahapan tes psikologi untuk kesekian kalinya pansel mengabaikan isu integritas.

Hal itu, lanjut Kurnia, bisa dilihat dari figur yang berasal dari penyelenggara negara ataupun penegak hukum yang dinilai abai dalam kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih juga tetap diluluskan oleh pansel.

"LHKPN sebenarnya dipandang sebagai hal yang mutlak harus dipertimbangkan oleh pansel ketika melakukan tahapan seleksi terhadap pendaftar yang berasal dari lingkup penyelenggara negara dan penegak hukum (Pasal 29 huruf k UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun sayang, rasanya pansel terlewat mempertimbangkan hal tersebut," tuturnya.

Ia pun mengingatkan bahwa potret kerja pansel calon pimpinan KPK saat ini merupakan representasi dari sikap Presiden.

"Jika publik banyak yang tidak puas dengan hasil kerja pansel tentu Presiden harus mengevaluasi setiap langkah yang telah dilakukan oleh pansel. Jangan sampai citra Presiden justru tercoreng karena tindakan keliru yang dilakukan oleh pansel," kata dia.