IBC Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Nol Kemiskinan Lewat IES 2026

IVOOX.id – Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dalam upaya mendukung visi Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan sekaligus membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Tujuan kita jelas, 0 persen keinginan kita tidak ada kemiskinan. Bersamaan kita ingin ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang sekarang dikatakan 8 persen,” ujar Arsjad dalam konferensi pers IBC di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ia menegaskan, target delapan persen bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari upaya menciptakan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. “Jangan lihat angka 8, tapi yang penting bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam sisi pertumbuhan ekonomi. Karena tanpa pertumbuhan ekonomi, nggak mungkin bisa menjadi negara maju,” ucapnya.

Menurut Arsjad, upaya mengejar pertumbuhan tinggi tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. “Nol persen kemiskinan berbeda sekali dengan 0-8. Kita harus memastikan pertumbuhan itu dirasakan semua orang, tidak hanya segelintir pihak,” ujarnya.

Dalam konteks global, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat ekspor dan daya saing Indonesia di pasar internasional. “Kalau kita lihat, sebenarnya berapa sih besar ekspor Indonesia? Kita berbeda dengan negara lain, misalnya Vietnam,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, IBC akan menggelar Indonesia Economic Summit (IES) 2026 pada 3–4 Februari 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum strategis ini mengusung tema “Coming Together to Boost Resilient Growth and Shared Prosperity” dan akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta pakar global.

“IES 2026 dirancang sebagai corong pemimpin bisnis untuk menyampaikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia,” kata Arsjad.

CEO IBC, Sofyan Djalil, menambahkan, forum ini akan menghadirkan solusi implementatif melalui task force lintas sektor, penandatanganan MoU, dan project matchmaking. “Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta menjadi kunci untuk menarik investasi,” ujarnya.

Adapun isu strategis yang akan dibahas meliputi industrialisasi dan investasi berkualitas, pengembangan talenta dan adopsi AI, transisi energi dan pasar karbon, serta diversifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok.

“Dengan semua inisiatif ini, kami ingin IES 2026 menjadi platform kredibel untuk merumuskan agenda strategis, membangun ekosistem berkelanjutan, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional agar Indonesia mampu bersaing di tingkat regional maupun global,” kata Arsjad.