Garda Indonesia Gelar Aksi 17 September, Tuntut Batasi Potongan Aplikator

IVOOX.id – Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama aliansi komunitas ojol dan mahasiswa menggelar unjuk rasa pada Rabu, 17 September 2025, bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.

Aksi ini rencananya digelar di tiga lokasi yaitu Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan DPR RI. Tuntutan utama para pengemudi adalah pemotongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai momentum Hari Perhubungan Nasional seharusnya menjadi ajang kebanggaan atas kemajuan sektor transportasi Indonesia. Namun, menurutnya justru terjadi kemunduran sejak Presiden Prabowo menunjuk Dudy Purwaghandi sebagai Menteri Perhubungan.

“Silakan masyarakat juga menilai apa prestasi konkret dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum. Bahkan pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha, bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan,” kata Igun kepada ivoox.id Selasa (16/9/2025).

Ia menuding kebijakan Kemenhub saat ini lebih condong berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibanding kepada para driver. “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online bahkan berhasil menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online,” ujarnya.

Menurut Igun, saat ini terjadi praktik “vendor driven policy”, di mana kebijakan Kemenhub dikendalikan oleh aplikator. Hal inilah yang mendorong Garda bersama komunitas ojol, mahasiswa BEM UI, serta aliansi mahasiswa lain untuk turun ke jalan.

Garda Indonesia juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk memilih moda transportasi alternatif pada 17 September. Sebagian besar pengemudi ojol diklaim akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas aksi.

“Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun.

Adapun tuntutan dalam aksi yang disebut “Aksi 179” itu mencakup:

1. RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026.

2. Potongan aplikator 10 persen harga mati.

3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.

4. Audit investigatif potongan 5 persen yang telah diambil aplikator.

5. Penghapusan sistem Aceng, slot, multi order, dan member berbayar.

6. Pencopotan Menteri Perhubungan.

7. Pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025.