Dukung Kegiatan Ekonomi Nasional, BI Tetap Beroperasi pada Libur Pilkada DKI

iVOOXid, Jakarta - Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), mengungkapkan, BI akan tetap melakukan kegiatan operasional di hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Putaran Kedua, 19 April 2017. Meski demikian, kegiatan operasional yang dilaksanakan terbatas.

“Kendati Presiden Joko Widodo sudah menetapkan sebagai hari libur untuk wilayah DKI Jakarta, tetapi BI akan tetap mendukung kegiatan ekonomi nasional dan tetap melayani sistem pembayaran kepada masyarakat dan dunia usaha di seluruh Indonesia,” ujar Tirta di Jakarta, Selasa (18/04/2017).

Tirta mengemukakan, kegiatan operasional terbatas yang dilaksanakan BI tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan BI untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tersebut.

Tirta menjelaskan, BI akan tetap mengoperasikan kegiatan layanan kas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penarikan dan setoran uang kartal dari perbankan. Disamping itu, BI juga akan terus mengoperasikan deposit facilitiy dan lending facility berdenominasi rupiah.

Karena itu, demikian Tirta, BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) akan tetap beroperasi normal sesuai jadwal.

Tirta juga mengungkapkan, akan tetapi BI tidak akan menerbitkan kurs Jakarta Interbank Offered Rate (JISDOR). Sementara itu, seluruh transaksi operasi moneter valuta asing (valas) ditiadakan. Karena itu, kurs BI pada 19 April 2017 menggunakan referensi kurs pada hari kerja normal terakhir yang diterbitkan, yaitu pada 18 April 2017.

Tirta menuturkan, seiring dengan pelaksanaan kegiatan operasional yang terbatas, maka kantor perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta diliburkan, tetapi seluruh kantor perwakilan BI di daerah-daerah lainnya tetap beroperasi secara nomal.

Tirta menambahkan, BI mendukung pelaksanaan Pilkada putaran kedua secara optimal, yaitu dengan meliburkan seluruh pegawai BI di kantor pusat Jakarta untuk melaksanakan hak pilihnya dan melakukan pengaturan waktu kerja bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional terbatas untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, BI juga memberikan dispensasi bagi pegawai BI di daerah yang memiliki hak pilih.[abr]