DPR Sahkan Pertanggungjawaban APBN 2017 Jadi UU, Gerindra Menolak

IVOOX.id, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2017 menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (26/7). Sebanyak 9 fraksi menerima, 1 memberi nota keberatan, dan 1 fraksi menolak.

Sebelum rapat paripurna, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah melakukan pengesahan RUU yang dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna sehingga akhirnya diterima sebagai UU.

Hanya fraksi Gerindra yang menolak pengesahan RUU ini. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI Willgo Zainar saat rapat paripurna. Menurutnya, pemerintah kurang realistis dalam menentukan asumsi makro sehingga banyak asumsi yang meleset. Selain itu, pemerintah dinilai tidak seharusnya menambah dan bergantung pada utang.

"Lebih jauh, pemerintah terus mengevaluasi defisit APBN dari kegiatan fiskal ekspansif. Idealnya, ekspansi fiskal harus berdampak yang di antaranya tercermin dari penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan, sebab itu mendorong keseimbangan primer positif harus dilakukan," jelas Willgo, Kamis.

Dengan demikian, fraksi Gerindra menyimpulkan menolak dan tidak menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban APBN 2017. "Fraksi Partai Gerindra menilai pemerintah gagal mengelola dan memenuhi target dalam merealisasikan APBN tahun 2017," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan penghargaannya atas kerja sama dengan DPR selama pelaksanaan pembahasan RUU ini. Pihaknya pun akan memperhatikan saran dari DPR.