October 8, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

DPR Nilai Usulan Biaya Haji Rp105 Juta Beratkan Jemaah

IVOOX.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai usulan awal pemerintah terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp105 juta cukup memberatkan para calon jemaah. Disebutnya, Pemerintah hanya mempertimbangkan kemampuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tanpa memperhitungkan kemampuan jemaah dalam menentukan biaya haji 2024.

"Karena itu kami sudah menyampaikan ke pemerintah, khawatir nanti banyak jemaah yang tidak bisa melunasi keberangkatan haji dan akhirnya tidak bisa melaksanakan haji," kata Marwan saat dihubungi IVOOX pada Sabtu, (18/11/2023).

Terlebih Pemerintah juga mengusulkan besaran BPIH yang ditanggung Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah) yakni 70 persen dan 30 persen dari dana subsidi. Artinya para jemaah harus membayar biaya keberangkatan haji sekitar Rp73,5 juta.

"Dari Rp105 juta ini dibagi proporsi 70 persen beban jemaah, 30 persen beban subsidi nilai manfaat yang diberikan BPKH, itu artinya jemaah harus membayar Rp73,5 juta dari 70 persen itu, itulah yang kami sebutkan bahwa pemerintah kurang memperdulikan jemaah," kata Marwan.

Sementara jika dibandingkan dengan BPIH tahun 2023, Bipih yang dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp49.812.700,26 (55,3 persen), sedang yang bersumber dari nilai manfaat sebesar rata-rata Rp40.237.937 (44,7 persen).

"Ongkos BPIH Rp90 juta itu dengan proporsi Bipih 55,3 persen dan subsidi 44,7 persen banyak jemaah yang tidak jadi berangkat karena tidak mampu melunasi, apalagi dengan BPIH Rp105 juta," terangnya.

Oleh karenanya, kata Marwan Komisi VIII DPR RI akan melakukan koreksi pada usulan BPIH untuk tahun 2024 yang diusulkan Kemenag itu. Termasuk juga perbandingan persentase Bipih dan subsidi yang diberikan BPKH. Pihaknya juga akan meminta pakar untuk kembali melakukan penelaahan ulang sehingga diharapkan biaya akan lebih ringan dari yang diusulkan.

"Kami meminta Pemerintah untuk mengoptimalkan upaya negosiasi dengan tim penyedia akomodasi untuk jemaah haji. Harus ada penawaran dari vendor, vendornya tentu ada di Saudi, mengenai hotel, harga tertinggi berapa, terendah berapa," pungkas Marwan.

Reporter: Rinda Suherlina

0 comments

    Leave a Reply