DPR Minta Pertamina Tambah Pasokan BBM di Bali, Antrean SPBU Mengular hingga 1 Kilometer

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id pada Kamis (15/10/2026).

Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Kondisi tersebut memicu antrean kendaraan yang mengular hingga satu kilometer di sejumlah SPBU. Bahkan, seorang perempuan di Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre selama berjam-jam.

Pertamina mengungkapkan, salah satu penyebab kelangkaan tersebut adalah kendala bongkar muat kapal tanker. Perusahaan pelat merah itu menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan di Bali.

Menanggapi kondisi tersebut, Puan mengingatkan bahwa kedatangan tambahan pasokan harus diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama di wilayah yang masih mengalami kekosongan dan antrean panjang.

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” katanya.

Puan juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan, mulai dari kedatangan kapal, proses pembongkaran, persediaan di terminal, hingga distribusi kepada penyalur. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat normalisasi pelayanan.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. "Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Puan, Pertamina juga perlu memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan harus menjadi prioritas agar pengiriman berikutnya mencukupi kebutuhan hingga pasokan lanjutan tiba.

Ia menilai proses pemulihan perlu menggunakan indikator yang terukur, antara lain jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan, kecukupan pasokan antarpengiriman, serta perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan distribusi setiap hari.

Selama pemulihan berlangsung, pemerintah juga diminta menjaga akses energi bagi pelayanan darurat dan aktivitas penting masyarakat.

“Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ujar Puan.

Puan menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan Pertamina, termasuk penentuan wilayah terdampak, pihak yang menangani kendala, serta perkiraan waktu normalisasi pelayanan.

Ia mengingatkan, gangguan pasokan BBM berpotensi memengaruhi perekonomian Bali yang bergantung pada pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ujar Puan.

DPR melalui komisi terkait, lanjut Puan, akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal.

“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” katanya.