DPR Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi Cegah Celah Haji Ilegal

IVOOX.id – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pengawasan ketat di sektor imigrasi menjadi langkah utama untuk mencegah keberangkatan jamaah haji nonprosedural pada musim haji 2026/1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Cucun, penguatan pengawasan di seluruh pintu keluar internasional, khususnya bandara, harus dilakukan untuk menutup celah keberangkatan menggunakan visa nonhaji menuju Arab Saudi.

“Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan,” ujar Cucun dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Rabu (13/5/2026).

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan praktik keberangkatan jamaah menggunakan visa selain visa haji harus benar-benar dicegah melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

“Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi,” katanya.

Cucun juga mengapresiasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang disebut telah memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencegah keberangkatan ilegal. Ia menilai langkah tersebut menjadi sinyal positif dalam memperbaiki pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun,” ujarnya.

Selain pengawasan dari Indonesia, Cucun juga menyoroti kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang kini memperketat akses masuk ke Raudhah dan sejumlah lokasi ibadah lain. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan izin masuk oleh pihak-pihak tertentu.

“Ya inilah, makanya sekarang pemerintah Saudi menerapkan tidak ada lagi muassasah menyiapkan tasreh masuk Raudhah karena itu tadi, disalahgunakan oleh misalkan orang yang bisa membeli,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat Indonesia yang berada di Arab Saudi tidak lagi membuka praktik-praktik ilegal yang menawarkan akses ibadah di luar prosedur resmi pemerintah. Menurutnya, praktik semacam itu hanya akan merugikan jamaah dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

“Tolonglah hentikan praktik-praktik seperti ini, yang terutama orang-orang kita yang ada di sana,” katanya.