Dorong Pembenahan Transportasi Perairan, Pakar Sarankan Pembentukan Direktorat Jenderal Sungai, Danau, dan Penyeberangan

IVOOX.id – Djoko Setijowarno, akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyuarakan pentingnya pembentukan Direktorat Jenderal khusus yang menangani transportasi sungai, danau, dan penyeberangan secara terpisah dari struktur yang ada saat ini.

Ia menyoroti besarnya potensi transportasi air yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi serta 735 situ atau danau kecil seluas sekitar 5.000 kilometer persegi. Selain itu, terdapat lebih dari 70.000 aliran Sungai baik besar maupun kecil yang membentang di berbagai pulau. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat menjadi yang terpanjang, dengan panjang 1.143 kilometer.

Tak hanya itu, Indonesia juga mengoperasikan 357 lintas angkutan penyeberangan yang terbagi menjadi 83 lintas komersial dan 274 lintas perintis. Seluruh lintas tersebut dilayani oleh 427 kapal berdasarkan data PT ASDP tahun 2023. Bahkan, telah berdiri Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Poltektrans SDP) di Palembang yang menjadi pusat pendidikan vokasi bidang ini.

Meski potensi sangat besar, pengelolaan transportasi sungai dan danau selama ini belum ditangani secara optimal. Djoko menilai, penyatuan pengelolaan transportasi sungai ke Direktorat Perhubungan Laut dari sebelumnya di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat belum memberikan hasil signifikan karena anggarannya tidak berubah. “Hasilnya, baru Danau Toba yang tersentuh pembenahan, sementara sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera seperti Musi dan Batanghari masih tertinggal,” ujarnya kepada ivoox.id Jumat (11/7/2025).

Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap lintas penyeberangan. Lintas yang dianggap menguntungkan lebih diprioritaskan, sementara daerah-daerah terpencil seperti Pulau Enggano dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan harus menghadapi minimnya layanan penyeberangan. “Kalau semua dibebankan ke pemda, tentu berat. Kapasitas fiskal mereka tidak cukup untuk mendanai operasional penyeberangan di pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Djoko juga mengingatkan tentang risiko keselamatan yang muncul akibat pengabaian anggaran, seperti insiden KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti peningkatan perhatian terhadap aspek keselamatan, bukan justru pemotongan anggaran yang membahayakan nyawa penumpang.

Pembenahan angkutan danau di kawasan Danau Toba bisa dijadikan model keberhasilan untuk diadaptasi ke wilayah lain. Namun, hal ini hanya akan berhasil jika pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan berada dalam satu lembaga khusus yang memiliki fokus dan anggaran tersendiri.

“Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara daratan. Maka mobilitas lewat jalur air seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengembangan transportasi nasional,” kata Djoko.