Demi Transparansi, KUA-PPAS 2020 Harus Kembali Diunggah

IVOOX.id, Jakarta - Dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 harus kembali diunggah di situs apbd.jakarta.go.id, demi transparansi kepada publik.

"Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami juga sudah bersurat kembali ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), surat keempat meminta dokumen APBD itu diunggah lagi di website apbd.jakarta.go.id," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Selain melalui surat resmi, Idris juga mendorong rekan-rekan di komisi lain untuk meminta Bappeda kembali mengunggah dokumen KUA-PPAS kepada publik agar bisa mengetahui seluruh kegiatan belanja yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Ini adalah tugas kami selaku Fraksi PSI untuk menjalankan fungsi dalam perencanaan penganggaran dan pengawasan, bahwa APBD merupakan uang masyarakat Jakarta sehingga mereka perlu mengetahuinya," ujar Idris, seperti dikutip antara.

Menurut Idris, masyarakat tidak hanya membutuhkan akhir dari penganggaran yang dilakukan pemerintah, tapi juga ingin mengetahui tahapan penganggaran yang dilakukan DKI Jakarta dan bisa mengikuti perkembangan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah.

"Perlu digarisbawahi bahwa tuntutan ini menjadi sangat penting karena ini juga yang akan menjaga kami semua, baik ASN, DPRD dan warga Jakarta. Artinya tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran, karena masyarakat bisa mengambil peran dari awal sehingga uang APBD ini dari kita untuk kita," ujarnya.

Publik sempat dihebohkan dengan pembelian lem senilai Rp82,8 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Kemudian pembelian pulpen Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dan sebagainya.

Anggaran itu tersorot oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Pada Selasa (29/10) malam, William berkicau di akun media sosial Twitter nya mengenai kejanggalan ini.

William mendapat dokumen itu dari website resmi yakni apbd.jakarta.go.id beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, William juga mempertanyakan hilangnya tombol pintasan (shortcut) yang menjadi akses untuk membuka KUA-PPAS 2020 tersebut.

William menduga, Bappeda DKI Jakarta sengaja menghapusnya karena dokumen KUA-PPAS keburu terekspose di publik. Sehari pasca polemik itu atau pada Rabu (30/10) petang, Kepala Bappeda yang saat itu dijabat Mahendra Satria Wirawan langsung menggelar jumpa pers.