Dana Hibah, Gubernur Emil: Kita akan Transparan

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap transparan dalam penentuan besaran anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

“Masukan dari KPK untuk memaksimalkan transparansi hibah bansos yang porsinya masih dianggap lebih besar dari belanja modal. Jadi ini kita perbaiki di 2020,” kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dalam rangka Penyampaian Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Kamis (27/6/2019).

Emil mengatakan, persoalan transparansi merupakan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan ditindaklanjuti pihaknya.

Dia mengatakan KPK meminta urusan ini dikedepankan mengingat anggaran hibah dan bansos jumlahnya masih sangat besar di postur APBD Pemprov Jawa Barat.

Gubernur Emil mengaku sudah melaporkan pertanggungjawaban APBD 2018 pada DPRD Jawa Barat usai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari BPK awal Juni lalu.

Untuk kemudian, kata dia, DPRD Jawa Barat akan pengecekan dan melakukan rekomendasi sistem pelaporan keuangan seperti apa.

“Namun berita utamanya karena Jabar sudah sangat baik, sehingga kita mendapatkan WTP yang ke-8, itu jadi catatan,” kata dia.

Walaupun sudah meraih opini WTP ke-8, Gubernur Emil mengaku pihaknya akan terus melakukan upaya perbaikan agar APBD semakin baik terutama di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dioptimalkan.