BPOM Komit Jalankan Program Prioritas di Tengah Efisiensi Anggaran 41 Persen

IVOOX .id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas dan program prioritas secara optimal meskipun menghadapi efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang turut mendukung upaya BPOM dalam menyesuaikan program kerja dengan kondisi anggaran yang ada.  

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa pada awalnya BPOM mengalami efisiensi anggaran hingga 54 persen. Namun, setelah dilakukan revisi, angka tersebut berkurang menjadi 41persen.

"Awalnya, Badan POM mengalami efisiensi sebesar 54 persen, tetapi setelah revisi, jumlahnya berkurang menjadi 41persen. Dari total anggaran Rp 2,56 triliun, pemotongan mencapai Rp 1,1 triliun, sehingga BPOM masih memiliki sekitar Rp 1,4 triliun," ujar Taruna Ikrar. 

Ia menjelaskan bahwa dari sisa anggaran tersebut, sekitar 880 miliar dialokasikan untuk biaya pegawai, sementara operasional yang sudah berjalan memerlukan sekitar 200 miliar. Dengan demikian, masih ada sisa anggaran sekitar 300 miliar yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai program utama BPOM. 

Meskipun menghadapi penyesuaian anggaran, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap optimis dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, khususnya dalam mengawasi obat dan makanan di seluruh Indonesia. 

"Kami optimis tetap bisa menjalankan tugas kami secara maksimal, dari Sabang sampai Merauke, dengan tetap memperhatikan efisiensi. Kami akan memangkas hal-hal yang tidak mendesak, tetapi tetap mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya mendasar dan mendesak," katanya.

Dengan perhitungan yang matang dan strategi efisiensi yang tepat, BPOM memastikan bahwa pengawasan terhadap obat dan makanan di Indonesia tetap berjalan optimal demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sementara untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ikrar mengaku, pendanaannya tidak terganggu efisiensi anggaran. Taruna juga menegaskan bahwa program ini mendapatkan dukungan pendanaan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. 

“Sudah ada beberapa kesepakatan dengan BGN, termasuk terkait alokasi anggaran. Jadi, pembiayaan program ini berasal dari dana BGN," katanya.