BPH Migas Ngaku Kekurangan SDM dan Keterbatasan Pengawasan

IVOOX.id – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan, pihaknya mengalami kendala dalam upaya pengawasan di sektor migas lantaran kekurangan sumber daya manusia (SDM). 

"SDM BPH Migas itu sesungguhnya tidak mencukupi, kurang. Tetapi kami memang tidak punya kewenangan untuk menambah personel secara langsung. Jadi kami mengikuti pengadaan SDM di Kementerian ESDM. Dan tentu saja itu tergantung dari kuota yang diberikan oleh Kementerian PanRB," ujar Erika dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurut Erika saat ini BPH Migas hanya menggunakan SDM yang ada di Jakarta untuk mengawasi sektor migas di seluruh wilayah termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini kata dia lantaran tidak ada kantor perwakilan di daerah.

Erika menyebut keterbatasan SDM ini juga menjadi tantangan bagaimana pihaknya minim mendapatkan data dan informasi terkait ketersediaan gas bumi. Kondisi ini kata dia menyulitkan BPH Migas dalam menetapkan tarif dan memprediksi alokasi gas bagi badan usaha.

"Kemudian belum terintegrasinya data pemanfaatan gas di badan usaha dengan aplikasi Silvia. Sehingga tidak dapat melaksanakan monitoring secara real-time. Dan ini tentunya akan kami upayakan supaya bisa kita integrasikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi XII DPR Dewi Yustisiana mengatakan, BPH Migas perlu mengoptimalkan digitalisasi untuk melakukan pengawasan. Menurutnya optimalisasi pengawasan dengan digitalisasi terbilang lebih murah dibandingkan dengan menambah SDM.

Kami mengusulkan bagaimana kalau pengawasan itu juga mempertimbangkan untuk melakukan pengawasan dengan digitalisasi, saya lihat kan ada beberapa aplikasi yang sudah dimiliki oleh BPH migas. Karena bagaimanapun dari segi biaya harusnya yang berbasis aplikasi itu akan lebih murah dalam jangka panjang," katanya.

"Apalagi memiliki kantor perwakilan daerah ini akan sulit karena kan di sini bapak presiden sudah menekankan untuk dilakukan cost cutting," tambahnya.