BNPB Kebut Pembangunan 117 Huntara untuk Korban Bencana di Agam

IVOOX.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah akibat bencana, dengan jumlah korban meninggal dunia di Sumatra Barat yang tercatat sebanyak 191 jiwa berasal dari Kabupaten Agam.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pemerintah bersama BNPB terus mendorong percepatan transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pembangunan 117 unit huntara di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

“Di lokasi tersebut huntara yang akan dibangun berjumlah 117 unit. Pembangunan didukung oleh 100 personel dari Tim Gabungan TNI,” ujar Abdul Muhari Jumat (26/12/2025).

Menurut Abdul, percepatan pembangunan huntara menjadi sangat penting karena lokasi pengungsian sementara yang saat ini digunakan warga akan segera difungsikan kembali. Ruang kelas SDN 05 Kayu Pasak yang selama ini dimanfaatkan sebagai pos pengungsian direncanakan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai Januari 2026.

BNPB menargetkan pembangunan ratusan unit hunian sementara tersebut dapat rampung dalam waktu singkat. “Pembangunan huntara ini ditargetkan selesai pada Selasa pekan depan, 30 Desember,” ujar Abdul.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan para penyintas bencana dapat segera menempati hunian yang aman dan layak, sekaligus memulihkan aktivitas sosial masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Keberadaan huntara diharapkan mampu memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir bandang dan longsor.

Selain pembangunan huntara, upaya penanganan pascabencana di Agam juga melibatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta unsur terkait lainnya. Sinergi tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik bagi masyarakat terdampak.

BNPB memastikan seluruh langkah pemulihan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target. Abdul menambahkan, percepatan penanganan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh.