BI: Bali Mendesak Bentuk Lembaga Pengawas LPD

iVooxid, Denpasar - Pejabat Bank Indonesia menilai Bali mendesak untuk membentuk lembaga independen yang khusus bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodik terhadap operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tersebar di daerah itu.

"Lembaga tersebut diharapkan dapat memastikan kepatuhan LPD terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang mengikat kegiatan operasionalnya," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana di Denpasar, Selasa (18/10/2016).

Ia dalam kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Ba;i untuk triwulan II-2016 menyebutkan, pengembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya didukung oleh aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan budaya serta kearifan lokal.

Salah satu bentuk dukungan aspek sosial budaya tersebut, adalah pada LPD yang beroperasi di Wilayah Provinsi Bali. LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan dan ekonomi di desa pakraman (adat) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup krama desa melalui pengelolaan potensi keuangan desa.

Causa Iman Karana menyebutkan, jumlah LPD yang tersebar di Bali saat ini mencapai 1.433 unit, tersebar di delapan kabupaten dan satu kota dengan jumlah posisi aset di tahun 2015 sebesar Rp13,9 triliun.

Mengingat potensi dan peran strategis LPD yang sangat penting dalam perekonomian di Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia daerah ini menginisiasi penelitian mengenai peran strategis LPD dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Bali.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, dengan melibatkan 148 LPD dan 426 nasabah LPD sebagai responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

Penelitian tersebut mengobservasi perkembangan kinerja LPD, atas dasar beberapa faktor penentu kinerja LPD yang meliputi aspek pemilik dan manajemen, kondisi pasar dan persaingan serta strategi pemasaran.

Ia menyebutkan, dalam penelitian itu , kinerja LPD diukur berdasarkan indikator kapital, aset dan managemen. Secara umum, penelitian bertujuan untuk melakukan pemetaan LPD yang ada.

Pemetaannya dilakukan berdasarkan kinerja keuangan dan melihat secara dini kondisi LPD dari sisi aktivitas keuangan, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPD di Provinsi Bali.

Dalam penelitian itu diketahui, LPD yang ada di Bali berfungsi sebagai lembaga keuangan dan ekonomi desa pakraman yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup karma desa melalui pengelolaan potensi keuangan desa.

Dalam kegiatan operasionalnya, LPD memiliki keunggulan, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yakni lokasinya berada dilingkungan masyarakat, dimiliki masyarakat adat, sehingga ada kedekatan emosional, maka LPD menjadi pilihan utama dalam mengelola keuangannya.

Dari sisi pembiayaan, nasabah merasakan akses terhadap LPD lebih mudah didukung oleh persyaratan kredit dan kecepatan pencairan dana, ujar Causa Iman Karana.

Ia menyebutkan, kemudahan layanan LPD dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, dengan persyaratan kredit yang lebih mudah dan kecepatan pencairan dana, serta tersedianya fasilitas pemberian pinjaman tanpa agunan hingga menjadikan LPD sebagai pilihan yang unggul bagi masyarakat.

Pada pemetaan itu juga diketahui bahwa dari jumlah yang ada terdapat 70,3 persen LPD yang memiliki kategori sehat, sekitar 9,1 persen yang masuk dalam kategori cukup sehat dan 5,4 persen kurang sehat serta 15,1 persen masuk dalam kategori tidak sehat. (ant)