Bareskrim Tahan Dua Petinggi PT SJU dalam Kasus Tambang Emas Ilegal dan TPPU

IVOOX.id – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan dua petinggi PT Simba Jaya Utama (SJU) yang diduga kuat terlibat dalam jaringan pengolahan dan distribusi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kedua tersangka tersebut adalah DHB, yang merupakan mantan Direktur PT SJU, serta VC yang saat ini menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang sama. Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada Senin (15/06/2026).

“Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, terhadap kedua orang tersangka dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan, mulai 16 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak dalam siaran pers, Rabu (17/06/2026).

Ade mengatakan, penahan dilakukan setelah sebelumnya kedua tersangka mangkir dari panggilan kepolisian tanpa memberikan keterangan yang jelas pada jadwal pemeriksaan pertama, yakni tanggal 10 Juni 2026.

Keduanya baru bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan kedua pada 15 Juni 2026. DHB dan VC langsung diperiksa di ruang riksa lantai 5 Gedung Bareskrim Polri sebelum akhirnya digiring ke rumah tahanan.

Sebagai informasi, tersangka DHB diketahui merupakan anak dari mendiang pengusaha Siman Bahar yang telah wafat di Cina pada April 2026. Penetapan DHB dan VC sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus yang sama.

“Dari hasil pengembangan penyidikan, ditemukan dua alat bukti mengenai keterlibatan pelaku yang secara bersama-sama memfasilitasi kejahatan,” katanya.

Sebelum menjerat kedua petinggi perusahaan ini, polisi telah lebih dulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni TW, DW, dan BSW pada 27 Februari 2026 lalu. Kini, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga memburu aliran dana dari kejahatan lingkungan tersebut.

Pihak kepolisian saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini menjadi langkah krusial dalam penerapan pasal TPPU terhadap kelima tersangka.

“Untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara optimal terhadap seluruh aliran dana dalam rantai kejahatan tambang ilegal (PETI) dan TPPU dalam perkara tersebut,” kata Ade.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.