Banggar DPR RI: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat

IVOOX.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 harus bersifat inklusif dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari indikator makro, tetapi harus tercermin melalui pergerakan sektor riil dan terbukanya lapangan kerja formal.

Pernyataan tersebut disampaikan Said saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Said menilai target pertumbuhan 6 persen perlu dibarengi dengan penguatan sektor riil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas. Ia juga mengingatkan pentingnya mendorong perekonomian nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

"Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus. Kita sudah kalah jauh dengan Filipina dan Vietnam. Oleh karenanya ketika effort pemerintah mau tumbuh 6 persen, kita harapkan bukan sekadar tumbuh," ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (28/8/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan perlunya indikator ekonomi riil untuk menguji kualitas pertumbuhan. Salah satu indikator yang disorot adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menurutnya dapat menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita," ujarnya.

Selain persoalan kualitas pertumbuhan, Said meminta pemerintah lebih cermat dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran RAPBN 2027. Ia menemukan adanya sejumlah ketidaksesuaian angka antara pemaparan nota keuangan dengan dokumen fisik yang diterima DPR RI.

Temuan tersebut kemudian mendapat respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memastikan pemerintah akan melakukan perbaikan dan penyelarasan data selama proses pembahasan RAPBN 2027 di tingkat Panitia Kerja (Panja).

"Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak," jawab Purbaya.

Berdasarkan dokumen bahan paparan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan. Pemerintah juga menargetkan rasio Gini berada pada rentang 0,367–0,371.

Said menilai target makro tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus memberikan dampak terhadap penciptaan pekerjaan formal, peningkatan pendapatan, serta pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, proses pembahasan RAPBN 2027 diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut. Pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap kebijakan anggaran mampu mendorong sektor produktif sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 tidak berhenti sebagai indikator keberhasilan pemerintah di tingkat makro. Pertumbuhan tersebut harus terlihat dalam meningkatnya aktivitas sektor riil, bertambahnya kesempatan kerja formal, serta membaiknya kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Menkeu Purbaya Incar Kepatuhan dan Perluasan Basis Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan memperkuat kepatuhan pajak dan perluasan basis penerimaan pajak untuk mengejar target pendapatan negara Rp3.426 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pendapatan Negara RAPBN 2027 diproyeksikan tumbuh solid mencapai Rp3.426,0 triliun, atau naik 6,8 persen dibandingkan Outlook 2026, didukung penguatan kepatuhan pajak dan perluasan basis penerimaan,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dikutip dari Antara.

Peningkatan pendapatan negara menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga RAPBN 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Sementara di sisi belanja, pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 3,9 persen. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735,0 triliun.

Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menjaga kualitas dan efisiensi belanja sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan negara.

“RAPBN 2027 akan terus dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara, peningkatan belanja yang makin berkualitas dan efisien, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent,” katanya.

Adapun Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027 dengan inflasi terkendali pada kisaran 2,5 persen.

Pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya akan dilakukan melalui empat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI, yakni Panja Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2027; Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2027; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2027; serta Panja Kebijakan Transfer ke Daerah.