Baleg DPR Nilai Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi

IVOOX.id – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, secara tegas menolak gagasan pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD. Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut tidak akan menyentuh akar persoalan demokrasi di tingkat lokal.

Benny menilai Pilkada tidak langsung justru berpotensi melanggengkan persoalan lama yang selama ini ingin diatasi, seperti mahalnya biaya politik, praktik politik uang, hingga persoalan netralitas aparatur negara. “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id, Senin (5/1/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan bahwa persoalan utama dalam Pilkada bukan terletak pada mekanisme pemilihannya, melainkan pada lemahnya regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan DPR fokus melakukan perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada.

“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya. Menurut Benny, regulasi yang kuat dan memiliki daya paksa akan jauh lebih efektif dalam menekan praktik-praktik curang dibandingkan sekadar mengubah sistem pemilihan.

Terkait alasan mahalnya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya hadir lebih jauh dengan mengambil alih pembiayaan Pilkada. Ia menilai keterbatasan anggaran tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengorbankan kualitas demokrasi atau mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” ujar anggota DPR RI tersebut.

Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap dinamika politik nasional. Ia menegaskan bahwa perjuangan politik harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan dijalani dengan semangat positif. “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” katanya.

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui DPRD kembali mencuat ke ruang publik. Pemerintah beralasan, skema tersebut dapat menjadi jalan keluar untuk menekan tingginya biaya politik yang selama ini membebani negara maupun peserta Pilkada.

Isu ini kembali menguat setelah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar Pilkada pada pemilu mendatang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar pada akhir tahun lalu.