Bakom RI: Tidak Ada Peluang Gibran di PTUN

"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11/2026), dikutip dari Antara.

Syahganda yang berkunjung ke kantor LKBN ANTARA, menyebut klaim yang disampaikan Gibran diminta berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazahnya oleh Presiden, bertentangan dengan pernyataan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur PTUN. Menurut Syahganda, pernyataan Yusril itulah yang dianggap sebagai kebenaran.

Syahganda menuturkan, dia berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril soal persoalan tersebut sebelum Yusril masuk ke ruangan Presiden di Istana pada Selasa, 10 November 2026.

Dia juga menilai Presiden tidak mungkin mendorong Wapres menempuh langkah itu, karena Presiden sedang menelusuri pihak yang memakai hasil penyadapan terhadap dirinya. Pekan lalu, kata Syahganda, dia dipanggil Presiden selama dua jam untuk membahas situasi setelah penyadapan itu.

"Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman," ucapnya.

Sebelumnya, usai bertemu Presiden pada Selasa, 10 November 2026, Gibran mengklaim salah satu saran Presiden adalah agar dia tetap fight di PTUN. Caranya dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S-1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

SEbeulumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Antara.

Yusril menjelaskan putusan tersebut berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan tersebut.

Yusril menjelaskan putusan itu berlaku secara surut atau *ex tunc*, yakni sejak surat tersebut diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Menurut Yusril, MA berpendapat tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Hal itu karena persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Yusril menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi ada.

Dalam perkara di PTUN tersebut, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi.

Yusril mengatakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya diserahkan kepada Gibran.