Bakom RI Klaim Bermitra dengan Homeless Media, Pakar Kajian Media Unpad Berikan Sejumlah Rekomendasi

IVOOX.id – Pakar Kajian Media, Pusat Studi Komunikasi Media, Budaya dan Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Eni Maryani, memberikan sejumlah rekomendasi atas pertanyaan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang mengklaim bermitra dengan sejumlah homeless media sebagai mitra dalam ekosistem media digital nasional.

Menurut Eni, istilah mitra yang disebut oleh Bakom RI dengan sejumlah anggota Indonesia New Media Forum (INMF) menjadi polemik tersendiri di tengah berbagai kebijakan dan program pemerintah yang menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik.

"Polemik ini muncul juga karena adanya informasi yang menurut saya memang tidak akurat dan pemaknaan barangkali yang berbeda terkait masalah kemitraan," ujar Eni saat membuka diskusi publik 'Negara dan New Media: Kemitraan atau Orkestrasi Narasi?' daring di Ruang Oemi Abdurahman, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Selasa (19/5/2026).

Eni mengatakan kemungkinannya pegawai pemerintahan menganggap istilah kemitraan sebagai sesuatu yang biasa saja tapi di kalangan media istilah tersebut sangat janggal dan jauh dari independen.

Klaim Bakom telah bermitra dengan sejumlah homeless media beberapa waktu lalu memicu kontroversi terutama di jagat maya. Setelah ramai jadi perbincangan, Bakom kemudian membantah sendiri telah menjalin kerjasama.

"Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apa pun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF," demikian dinyatakan Bakom dalam keterangan tertulis yang diberitakan ivoox.id (8/5/26).

Menyikapi agar tidak menjadi sesuatu yang samar dan memicu permasalahan, Eni menyarankan harus ada proses konfirmasi terkait hal tersebut.

"Artinya harus ada konfirmasi apakah yang dipahami bersama itu sama. Sehingga saya pikir perlu ada goodwill dari orang-orang yang berkomunikasi terutama hal ini adalah badan komunikasi pemerintahan berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang mereka masukkan dengan kemitraan atau orkestrasi," kata Eni.

Sehingga kedepannya lanjut Eni, tidak menimbulkan perbedaan makna yang kemudian memicu kegaduhan. Meski bantahan dari beberapa media terkait pemberitaan dan kemitraan yang disampaikan oleh Bakom RI telah diterbitkan.

Menurutnya hal ini menyebabkan ketidakakuratan parah dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan dan menurunkan kredibilitas lembaga di mata publik.

"Media alternatif perlu mempertahankan independensi, mengembangkan diversity of ownership dan diversity of content untuk kepentingan publik yang beragam dan perlu dukungan masyarakat sipil. Jadi media ini tidak akan bertahan juga kalau masyarakat sipil tidak peduli dengan keberlanjutannya," jelas Eni.

Eni menuturkan media alternatif perlu terkoneksi sebagai jaringan sosial yang saling mendukung dan memperkuat independensi media dalam memfasilitasi ruang publik untuk memperjuangkan hak-hak publik dan demokrasi.

Artinya para jurnalis dan institusi media juga punya kolaborasi yang baik sehingga menjadi kekuatan tersendiri untuk mereka menghadapi tekanan-tekanan baik dari segi ekonomi maupun politik.

Pernyataan Bakom RI soal bermitra dengan sejumlah homeless media agar nantinya program pemerintah dapat disebarluaskan, dapat dilakukan dengan cara lain.

Eni menyebutkan pemerintah perlu mencari, memproduksi dan mendistributkan informasi yang akurat, cepat, terpercaya dan terbuka secara mandiri terkait dengan informasi publik kecuali yang dikecualikan.

"Itu tugas dia yang utama artinya. Selanjutnya Bakom pemerintah perlu membangun beragam saluran komunikasi publik yang akuntabel dan kredibel melalui jaringan birokrasinya untuk menjangkau publik secara optimal," ungkap Eni.

Menurutnya pernyataan pemerintah bermitra dengan berbagai New Media Forum kurang tepat. Pasalnya, birokrasi sendiri mempunya jaringan sampai ke level terbawah.

Seharusnya seluruh informasi yang harus diketahui publik, harus disebarluaskan melalui saluran komunikasi birokrasi yang pemerintah miliki.

"Yang lebih stabil, yang selalu ada, tidak akan on off, tidak perlu biaya karena sudah dibiayai oleh kita. Jadi bagaimana informasi-informasi program-program pemerintah itu bisa diketahui publik bukan dari media saja tapi justru dari saluran birokrasi dan tentu saja dengan menjaga kredibilitas dan keakuratan media," kata Eni.

Selain itu pemerintah juga harus mengembangkan kemitraan dengan seluruh unsur dan jajaran pemerintahan. Sehingga pemerintah bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan kepentingan publik dan mengembangkan transparansi informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 dan juga Undang-undang Nomor 25 tahun 2009.

"Itu yang saya katakan bagaimana Bakom harus bekerjasama dengan Komdigi atau berbagai kementerian yang memang memiliki informasi-informasi tentang kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik," ungkap Eni.

Adapun untuk mempertahankan independensi media, Eni menyebut homeless media perlu mengembangkan prinsip keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan tersedianya informasi yang beragam (diversity of content) untuk kepentingan publik.

Hal ini menurut Eni, diperlukan dukungan masyarakat sipil agar dapat bertahan dan berlanjut. Tak hanya itu, homeless media juga perlu terkoneksi sebagai jaringan sosial yang saling mendukung dan memperkuat independensi media dalam memfasilitasi ruang publik untuk memperjuangkan hak-hak publik dan demokrasi.

"Artinya saya berharap bahwa para jurnalis, institusi media juga punya kolaborasi yang baik sehingga menjadi kekuatan tersendiri untuk mereka menghadapi tekanan-tekanan baik dari segi ekonomi maupun politik," sebut Eni.

JIka hal itu terjadi, pemerintah dengan institusi media dapat mengembangkan komunikasi institusional yang egaliter dan saling mengawasi atau mengkritisi satu sama lain.

Komunikasi antara Bakom RI dengan media juga diperlukan. Itu merupakan sebagai upaya yang sinergi.

"Tapi bukan hanya dalam proses iklan-iklan. Tapi misalnya ketika media butuh informasi ya seharusnya badan dan komunikasi pemerintah mau memberikan informasi tersebut. Itu yang saya sebut dengan komunikasi yang baik," terang Eni. 

Penulis: Arie Nugraha

Kontributor