ASPEK Indonesia Desak Reformasi Total Ketenagakerjaan dan Akhiri Politik Upah Murah dalam Peringatan Hari Buruh

IVOOX.id – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dimaknai Konfederasi ASPEK Indonesia sebagai momentum untuk mendorong perubahan mendasar dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Dalam peringatan tahun ini, ASPEK Indonesia mengusung tema “Reformasi Total UU Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial yang Berkeadilan”, sebagai respons atas persoalan struktural yang dinilai terus membebani pekerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi menilai praktik upah murah, tingginya biaya ekonomi, dan lemahnya struktur industri nasional menjadi masalah utama yang harus segera dibenahi. Menurutnya, kondisi pekerja di banyak daerah masih jauh dari sejahtera, terlihat dari masih banyaknya kabupaten dan kota dengan upah minimum di bawah Rp3 juta per bulan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja masih hidup dalam tekanan ekonomi. Bagaimana Indonesia bisa serius mewujudkan Indonesia Emas, jika hingga hari ini masih mempertahankan politik upah murah dan mengabaikan standar hidup layak?” ujar Rusdi dalam keterangan resmi yang dierima Ivoox.id Selasa (28/4/2026).

Ia menilai rendahnya daya beli pekerja turut berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5 persen. Meski begitu, Rusdi menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan kenaikan upah minimum dalam dua tahun terakhir di era Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memberi sinyal perbaikan.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dalam dua tahun terakhir mendorong kenaikan upah minimum di kisaran 6 hingga 7 persen. Ini menunjukkan adanya keberpihakan awal terhadap perbaikan kesejahteraan buruh,” katanya.

Namun Rusdi menekankan, kebijakan tersebut belum cukup jika tidak dibarengi reformasi lebih progresif. “Pada periode sebelumnya, kenaikan upah hanya berada di kisaran sekitar 3 persen, sehingga daya beli buruh mengalami tekanan cukup lama. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih berani dan konsisten untuk memastikan upah benar-benar mengacu pada survei KHL,” ujarnya.

ASPEK Indonesia juga menolak anggapan bahwa upah buruh menjadi penghambat investasi. Menurut Rusdi, persoalan utama justru terletak pada tingginya biaya ekonomi akibat birokrasi berbelit, korupsi, pungutan liar, dan inefisiensi investasi yang tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.

“ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak efisien. Ini bukan karena upah buruh, tetapi karena tingginya biaya ekonomi akibat korupsi, pungutan liar, birokrasi yang berbelit, serta persoalan logistik dan infrastruktur,” katanya.

Ia juga mengkritik dominasi perusahaan maklon di sektor padat karya yang dinilai hanya memperkuat model upah murah tanpa menciptakan nilai tambah bagi industri nasional. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam momentum May Day, ASPEK Indonesia membawa 10 agenda perjuangan, mulai dari jaminan kesehatan gratis, penghapusan outsourcing, reformasi total UU Ketenagakerjaan, perlindungan pekerja ekonomi digital, hingga penguatan industri nasional.

“Tidak ada Indonesia Emas tanpa upah yang layak dan buruh yang sejahtera,” ujar Rusdi.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan politik upah murah, menjadikan KHL sebagai dasar utama penetapan upah, memperbaiki iklim investasi, dan membangun industri nasional yang kuat. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan,” katanya.