Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Desak Pemerintah Evaluasi Total Sistem Desil Penerima Bansos

IVOOX.id – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem penetapan desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima manfaat perlindungan sosial. Aspirasi menilai perubahan desil tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi atau pemutakhiran data karena menyangkut hak masyarakat mendapatkan perlindungan sosial.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat dan pekerja yang kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan signifikan. Penghasilan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan tetap, tetapi posisi desil justru berubah atau naik hingga berdampak pada hilangnya bantuan sosial.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang kehidupannya tidak semakin sejahtera justru dikategorikan lebih mampu? Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh angka dan kalah oleh sistem,” kata Mirah dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Senin (24/8/2026).

Menurut Mirah, pemerintah memang membutuhkan data akurat agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Namun, akurasi tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan sistem klasifikasi tanpa mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

“Rakyat tidak hidup di dalam spreadsheet. Rakyat hidup dalam kenyataan,” katanya.

Ia mencontohkan buruh dengan penghasilan tetap yang harus menghadapi kenaikan biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika pendapatan tidak bertambah sementara beban hidup meningkat, kemampuan ekonomi keluarga justru semakin tertekan.

Karena itu, Aspirasi mendorong agar penetapan masyarakat berdasarkan desil dihentikan dan diganti dengan sistem penyajian data yang lebih transparan, objektif, dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. Pemerintah dinilai perlu memperlihatkan pendapatan, jumlah tanggungan, pengeluaran rumah tangga, biaya hidup, kondisi pekerjaan, serta kebutuhan dasar masyarakat.

Aspirasi juga menyoroti potensi exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang masih membutuhkan bantuan justru keluar dari daftar penerima manfaat. Mirah meminta pemerintah melakukan verifikasi lapangan terhadap keluarga miskin, buruh berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan yang kehilangan bansos setelah perubahan data.

“Jika data berubah tetapi kondisi kehidupan masyarakat tidak berubah, maka yang harus diperiksa adalah datanya, bukan rakyatnya yang disalahkan,” ujarnya.

Aspirasi meminta pemerintah membuka mekanisme usul, sanggah, dan koreksi data yang mudah diakses, melakukan audit terhadap kasus exclusion error, serta melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pemutakhiran data.

“Perbaiki datanya, jangan hilangkan hak rakyatnya,” kata Mirah.