Anggota Komisi VI DPR Desak Pemerintah Tekan Biaya Bahan Baku Hingga Logistik Industri Makanan dan Minuman

IVOOX.id – Industri makanan dan minuman (mamin) nasional masih mampu mencatatkan pertumbuhan meski menghadapi tekanan permintaan dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri juga harus menghadapi kenaikan biaya bahan baku, kemasan hingga logistik yang berpotensi meningkatkan harga produk di tingkat konsumen.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan sektor industri dan distribusi harus dirancang agar tidak semakin membebani pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

Ida mengatakan tekanan terhadap industri mamin saat ini tidak hanya berasal dari sisi permintaan. Kenaikan berbagai komponen biaya produksi turut menjadi persoalan yang perlu segera diatasi pemerintah.

“Kalau kita melihat kondisi industri makanan dan minuman saat ini, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, yaitu tekanan terhadap biaya produksi. Harga bahan baku naik, biaya kemasan meningkat, dan ongkos logistik juga semakin tinggi,” ujar Ida dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Kamis (3/9/2026).

Menurut Ida, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi mulai dari sektor hulu hingga proses distribusi. Upaya tersebut diperlukan agar peningkatan biaya tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk.

“Kita harus mencari jalan agar biaya produksi bisa ditekan, tetapi jangan juga sampai seluruh kenaikan biaya tersebut akhirnya dibebankan kepada konsumen,” katanya.

Ia menilai persoalan biaya produksi dan distribusi menjadi semakin krusial karena daya beli masyarakat masih berada dalam tekanan. Kenaikan harga produk pangan berpotensi mempersempit ruang konsumsi masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya melihat persoalan industri mamin dari sisi produksi, tetapi secara menyeluruh. Aspek yang perlu diperhatikan mencakup ketersediaan dan harga bahan baku, efisiensi proses produksi, biaya kemasan hingga distribusi dan logistik.

“Pemerintah juga harus menekan biaya dari hulu hingga distribusi. Industri pangan itu harus tetap tumbuh, tetapi konsumen juga harus tetap terlindungi,” kata Ida.

Ida menekankan, keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen seharusnya tidak diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Industri membutuhkan iklim usaha yang sehat agar mampu mempertahankan produksi, meningkatkan daya saing dan menyerap tenaga kerja. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan produk pangan dengan harga yang tetap terjangkau.

“Jangan sampai industri kita diminta terus tumbuh dan bersaing, tetapi biaya produksinya terus meningkat. Dan jangan sampai pula konsumen yang akhirnya harus menanggung seluruh kenaikan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman sebelumnya mengatakan industri mamin secara umum masih mengalami pertumbuhan, meskipun kinerja antar kategori produk belum merata.

Menurut Adhi, produk makanan pokok relatif mampu bertahan karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Sebaliknya, permintaan terhadap produk makanan sekunder cenderung lebih lemah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri mamin masih menghadapi tantangan dari sisi daya beli. Pemerintah dinilai perlu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri, efisiensi biaya produksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.