Anggota DPR Sebut Anggaran Pendidikan APBN Cukup untuk Pendidikan Gratis hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo

IVOOX.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat mendukung rencana pemerintah memberikan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Fikri menyikapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan di sekolah negeri. Wacana tersebut juga mencakup kemungkinan pemanfaatan dana hasil penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

Fikri mengatakan pendidikan gratis merupakan salah satu kebijakan yang dinilai banyak dinantikan masyarakat. Menurutnya, pendidikan memiliki posisi strategis dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama," kata Fikri dalam ketrangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (21/9/2026).

Politikus Fraksi PKS tersebut mengungkapkan pihaknya telah melakukan penghitungan mengenai kemungkinan skema pendanaan pendidikan gratis. Ia menyebut amanat konstitusi terkait alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan utama.

"Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, maka FPKS sudah menghitung dari SD sampai Perguruan Tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis," kata Fikri.

Menurut Fikri, implementasi kebijakan tersebut juga akan mendapatkan momentum melalui penyusunan postur APBN 2027. Ia menyebut pemerintah akan mulai melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03/XXII/2024.

Berdasarkan putusan yang dirujuk Fikri, pembiayaan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta, diarahkan untuk digratiskan.

Fikri menilai kebijakan pendidikan gratis perlu diikuti dengan perencanaan pembiayaan yang matang agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain memastikan ketersediaan anggaran, pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat,18 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan negeri gratis. Rencana tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Wacana tersebut kemudian menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan dan anggaran, terutama terkait mekanisme pembiayaan serta cakupan penerima manfaat program pendidikan gratis.