Anggota DPR Pertanyakan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen yang Dirilis BPS, Tidak Sesuai Fakta di Lapangan

IVOOX.id – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan klarifikasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen. Menurutnya, banyak ekonom yang meragukan sekaligus memperdebatkan metode penghitungan yang digunakan BPS.

“Ada kritik dari para ekonom untuk meminta BPS menjelaskan lebih gamblang cara menghitung pertumbuhan ekonomi secara transparan bagaimana?” ujar Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa malam (26/8/2025).

Nada serupa juga disampaikan Anggota Komisi X DPR Juliyatmono. Ia menilai angka pertumbuhan tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil yang dialami masyarakat. “Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, tapi bertumbuh seperti ini. DPR perlu penjelasan dari BPS, agar kami bisa menjelaskan metodologi singkatnya ke publik,” kata Politisi Fraksi Golkar itu.

Keraguan turut disuarakan Anggota Komisi X DPR La Tinro La Tunrung. Ia menilai publikasi BPS menimbulkan pertanyaan karena sejumlah lembaga ekonomi justru memproyeksikan pertumbuhan kuartal II tidak akan mencapai 5 persen. “Setiap survei wajar punya margin error, tapi angka BPS dibandingkan dengan proyeksi lain, margin error-nya tidak bisa sama. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang salah?” ujar Politisi Fraksi Gerindra itu.

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) bahkan meminta Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Celios menilai terdapat indikasi perbedaan antara klaim pertumbuhan 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian.

Permintaan itu disampaikan lewat surat resmi kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan audit diperlukan untuk menjaga kredibilitas data BPS yang dipakai oleh akademisi, analis perbankan, pelaku usaha, hingga UMKM.

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen year on year,” kata Bhima, Jumat (8/8/2025).

Menanggapi kritik tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pihaknya tidak mengubah metode penghitungan. “Data yang digunakan lebih lengkap, sehingga kualitas penghitungan makin baik dan akurat,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).