Anggota DPR Minta Pemerintah Perjelas Narasi Program 3 Juta Rumah

IVOOX.id – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta pemerintah memperjelas narasi terkait program 3 juta rumah yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Kalau dibahasakan tadi roadmap tiga juta rumah dengan berbagai macam yang diupayakan oleh APBN apa, di luar APBN apa, ini perlu disampaikan dengan bahasa sederhana. Jadi, jangan sampai masyarakat mengira tiga juta rumah baru dan bahkan ada yang mengira gratis,” kata Danang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/5/2025), dikutip dari ANtara.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurut dia, penyampaian informasi kepada publik terkait program tiga juta rumah masih belum utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu segera menyusun narasi publik yang lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat terkait komponen program tersebut, mulai dari pembangunan rumah baru, renovasi, hingga kontribusi dari pihak ketiga.

“Mohon narasi ini segera dibikinkan kepada publik bahwa pemenuhan program 3 juta rumah ini terdiri dari a, b, c, d, e walaupun mungkin tidak se-detail tadi (peta jalan program), tapi dengan bahasa sederhana," ujarnya.

Dia mengaku kerap mendapat pertanyaan dari konstituennya mengenai bentuk nyata dari program tersebut. "Karena warga kami, konstituen kami yang menanyakan itu banyak. Ini kapan? Mana yang dibangun? Mana yang tiga juta rumah itu toh, pak?,” ucapnya.

Dia mengingatkan agar Kementerian PKP tidak hanya mengedepankan narasi pembangunan 3 juta rumah secara umum, tanpa menjelaskan isi dan bentuk kontribusinya.

Berdasarkan informasi, lanjut dia, program 3 juta rumah yang digawangi pemerintah itu mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti pembangunan rumah baru, renovasi, kontribusi dari pihak ketiga, serta kemudahan proses perizinan bangunan (PBG).

“Khawatir pada saat kalau umpamanya narasi ini yang selalu dikembangkan terus, tanpa (menjelaskan) 3 juta rumah ternyata terdiri dari membangun, merenov, kemudian ada sumbangan dari pihak ke-3, ada mempermudah proses PBG masuk dalam salah satu program dari tiga juta itu,” tuturnya.

Dia pun menegaskan kembali pentingnya kejelasan narasi yang disampaikan sejak awal agar masyarakat tidak salah memahami program ini sebagai pembangunan 3 juta unit rumah baru atau bahkan pemberian rumah secara cuma-cuma.

"Saya minta dari awal untuk disampaikan agar tidak terjadi missed persepsi dari masyarakat seluruh Indonesia raya," katanya.

Dia mengaku mengkhawatirkan kesalahpahaman di publik dapat berpotensi menjadi bumerang politik bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto

“Saya kira perlu disampaikan agar jangan sampai ini menjadi backfire kepada Bapak Presiden pada saat merasa masyarakat ini menerima bahwa tiga juta (rumah) baru, tiga juta (rumah) gratis ternyata seperti ini,” ucap dia.

Sementara, Persatuan Perusahaan Properti Real Estate Indonesia (REI) menyampaikan usulan kepada Komisi V DPR RI agar mengundang Satuan Tugas (Satgas) Perumahan memberikan penjelasan mengenai peta jalan (road map) program 3 juta rumah.

"Hal itu penting agar pemahaman atas Program 3 Juta Rumah lebih komprehensif, jelas dan produktif sesuai yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam keterangannya di Tangerang, Rabu (21/5/2025), dikutip dari Antara.

Pernyataan Joko ini menanggapi peta jalan program 3 juta rumah yang disampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Komisi V DPR RI yang dinilai masih belum jelas.

“Untuk mendapatkan penjelasan yang clear, kami dari REI mendorong agar Komisi V DPR RI mengundang langsung Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Tim Satgas Perumahan yang merumuskan program 3 juta rumah sejak awal. Dengan begitu, program ini lebih produktif dan berjalan dengan arah yang jelas. Tidak sein lampu kanan, tapi beloknya ke kiri,” tegas Joko yang juga CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurut Joko, hampir delapan bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, REI intens berdialog dengan Satgas Perumahan guna mempersiapkan ekosistem perumahan dan merumuskan pembentukan Kementerian PKP.

Selama dialog tersebut, Satgas Perumahan telah mensosialisasikan bahwa Pemerintah Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP yang akan dibentuk nantinya akan fokus kepada tiga program utama.

Ketiga program tersebut yakni pembangunan rumah sosial, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan renovasi rumah.

Untuk rumah sosial berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dengan instrumen pemerintah akan memberikan rumah pada masyarakat tidak mampu dengan membayar cicilan per bulan Rp600 ribu atau per tahun Rp7,2 juta.

Pada 2025 akan dimulai dengan 2 juta unit, yakni 1 juta unit di pesisir dan 1 juta unit di pedesaan. "Pemerintah akan mempersiapkan cicilan per tahun dengan anggaran sekitar Rp14,4 triliun," katanya.

Selain itu, pemerintah akan membangun perumahan vertikal rusunami (rumah susun sederhana milik) sebanyak 1 juta unit di perkotaan. Nantinya pemerintah menyediakan lahannya secara gratis dengan mengundang investor lokal maupun luar negeri.

Untuk rumah MBR, Satgas Perumahan merumuskan bahwa pemerintah akan berusaha menaikkan jumlah pembangunan rumah MBR dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit atau lebih.

Pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan, selain menggunakan APBN juga melalui dana non-APBN di antaranya dengan menggunakan dana perbankan lewat subsidi bunga. Pemerintah juga akan berusaha mencari sumber likuiditas lain dari dalam dan luar negeri

Sedangkan untuk program renovasi dan perbaikan kawasan, Satgas Perumahan telah menyampaikan rencana bahwa pemerintah melalui kementerian yang dibentuk akan menggalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk meningkatkan jumlah renovasi rumah warga tidak mampu di pedesaan dan juga di perkotaan, serta perbaikan kawasan kumuh.

Sebagai asosiasi pengembang terbesar dan tertua di Indonesia, REI sejak awal dicanangkannya program 3 juta rumah sudah bertekad untuk ikut menyukseskan program penyediaan rumah bagi MBR tersebut.

REI meyakini komitmen Presiden Prabowo Subianto dan peta jalan yang sudah dirumuskan Hashim Djojohadikusumo bersama tim Satgas Perumahan dapat diwujudkan sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Kami siap merealisasikan target 3 juta rumah, sehingga pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran negara karena pengembang yang akan membangunnya. Setidaknya, kami bisa membantu Presiden Prabowo Subianto untuk menyebutkan angka realisasi program 3 juta rumah yang pasti saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2025,” kata Joko Suranto.