Anggota DPR Kritik Kinerja Dedi Mulyadi, Sebut Tak Perhatikan Masalah Peternakan di Purwakarta Saat Jabat Bupati

IVOOX.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sektor peternakan di Kabupaten Purwakarta yang dinilainya penuh dengan persoalan yang belum juga terselesaikan. Kritik itu ia sampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke daerah tersebut pada Kamis (22/5/2025).

Menurut Firman, berbagai masalah di bidang peternakan sebenarnya telah lama dilaporkan, termasuk saat Dedi Mulyadi masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Namun, menurutnya, laporan-laporan itu tidak mendapat tindak lanjut yang memadai dari pemerintah daerah saat itu.

“Banyak permasalahan yang selama ini belum terselesaikan. Saat saya tanya, apakah saat Dedi Mulyadi menjadi Bupati, persoalan ini sudah dilaporkan? Ternyata sudah. Artinya, banyak pekerjaan rumah yang tidak diselesaikan di masa kepemimpinan beliau,” ujar Firman dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (24/5/2025).

Ia menyebut ketidakpedulian terhadap peternak swasta dan minimnya perhatian terhadap masalah yang sudah lama mengemuka merupakan bentuk kegagalan dalam tata kelola daerah. Firman menilai kondisi ini tak bisa diabaikan, apalagi jika yang bersangkutan masih aktif dalam politik nasional dan membangun pencitraan kuat di media sosial.

“Selama ini mereka mengklaim punya success story. Tapi faktanya, di daerah sendiri, banyak meninggalkan masalah. Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak mudah terbuai oleh pencitraan di sosial media,” katanya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah ini menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sinergi lintas kementerian, serta perlindungan nyata terhadap peternak lokal. Menurutnya, tiga elemen tersebut merupakan kunci dalam mewujudkan swasembada daging nasional secara berkelanjutan.

Firman pun meminta agar kementerian terkait segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang dihadapi para peternak di Purwakarta, agar tidak berlarut-larut dan makin menggerus kepercayaan publik terhadap program ketahanan pangan pemerintah.