Anggota DPR Dukung Pemerintah Pusat Ambil Alih Renovasi Gedung Rusak Akibat Unjuk Rasa

IVOOX.id – Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih renovasi gedung serta fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa besar pada akhir Agustus 2025 lalu. 

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Kady mengungkapkan, dirinya telah menerima surat dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait kerusakan aset negara pasca demonstrasi. Ia juga menegaskan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang sebelumnya sudah menyebut bahwa pembiayaan renovasi akan ditanggung pemerintah pusat.

“Saya dapat surat dari Gubernur Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di televisi kemarin, bahwa renovasi semua aset negara terkait demonstrasi kemarin ditanggung pemerintah. Betul, Pak Menteri?” ujar Hamka Kady, legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I dalam keterangan resmi Minggu (7/9/2025).

Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat I, Mori Hanafi. Ia menyoroti kondisi gedung DPRD NTB yang habis terbakar dan berharap bisa segera masuk prioritas perbaikan. “Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hangus tanpa sisa. Jadi mohon bisa dimasukkan dalam perencanaan renovasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa seluruh anggota komisi sepakat renovasi segera ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. “Kami semua setuju agar ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan secepatnya dibangun kembali. Anggarannya sudah ada di sini, jadi segera dieksekusi,” ujarnya.

Lasarus menambahkan, percepatan renovasi penting agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu. “Silakan Pak Menteri sisihkan anggaran dari sumber manapun di Kementerian PU untuk membangun kembali fasilitas umum yang rusak, supaya roda pemerintahan daerah bisa berjalan normal,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemulihan fasilitas publik di 19 provinsi akan membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar. Beberapa di antaranya meliputi gedung DPRD di Makassar serta Gedung Negara Grahadi di Surabaya yang mengalami kerusakan cukup parah.

Biaya renovasi akan diambil dari APBN. Dengan langkah pemerintah pusat yang mengambil alih pembiayaan, diharapkan proses perbaikan bisa segera terlaksana sehingga stabilitas politik tetap terjaga dan pelayanan masyarakat di daerah tidak terhambat.