Anggaran Kementerian PU Dipangkas 80 Persen Jadi Sorotan, DPR Sebut Akan Berdampak pada Keselamatan Pengendara

IVOOX.id – Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga 80 persen menuai sorotan dari berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mengingatkan bahwa pengurangan anggaran yang signifikan ini dapat berdampak serius, terutama pada keselamatan pengguna jalan.  

Menurut Irmawan, keterbatasan anggaran berpotensi mengurangi dana untuk perawatan rutin jalan dan jembatan. Jika hal ini terjadi, infrastruktur yang kurang terawat bisa menjadi rawan kerusakan, yang pada akhirnya membahayakan masyarakat. “Kami mendesak agar Kementerian PU memastikan pemotongan anggaran tidak mengurangi pos anggaran untuk perbaikan atau preservasi jalan dan jembatan,” ujar Irmawan dalam keterangan tertulis yang diterima ivoox.id, Sabtu (8/2/2025). 

Ia menekankan bahwa perawatan rutin sangat penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya. Saat ini, masih banyak jalan yang berlubang, bergelombang, dan tergenang air, yang dapat meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, terutama saat musim liburan ketika arus kendaraan meningkat. 

Tak hanya soal keselamatan, Irmawan juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap lapangan pekerjaan. Selama ini, proyek-proyek Kementerian PU, termasuk dalam pemeliharaan jalan dan jembatan, banyak menggunakan skema padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Kalau ada efisiensi ini, dikhawatirkan rakyat justru jadi korban karena tidak merasakan manfaatnya,” katanya. 

Pemangkasan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU pada Kamis (6/7/2025), disebutkan bahwa anggaran kementerian tersebut tahun 2025 hanya sebesar Rp 29,57 triliun, turun drastis dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp 110,95 triliun. 

Irmawan menyatakan bahwa meskipun program efisiensi yang diinstruksikan pemerintah patut didukung, pembangunan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Kami berharap pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat karena pembangunan infrastruktur ini demi kemaslahatan bersama,” ujarnya. 

Efisiensi ini berdampak pada berbagai hal, mulai dari pembatasan perjalanan dinas, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih selektif, hingga pengurangan belanja non-operasional. Bahkan, target pembangunan infrastruktur juga mengalami penyusutan. Dari total anggaran Rp 29,57 triliun, sekitar Rp 10,70 triliun dialokasikan untuk sumber daya air, yang mencakup pembangunan satu unit Bendungan Jenelata, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 16.000 hektar, serta pembangunan 450 hektar daerah irigasi baru. 

Dampak lainnya adalah absennya program penataan kawasan pariwisata akibat pemangkasan anggaran ini. “Tidak ada kawasan pariwisata yang mengalami penataan karena efisiensi anggaran ini,” kata Irmawan.

Menteri PU Sebut Fokus Utama Adalah Pelayanan Publik, Bukan Besaran Anggaran

Menanggapi pemangkasan angaran di kementeriannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa besarnya anggaran bukanlah tujuan utama kementeriannya. Fokus utama yang selalu dipegang teguh adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai arahan Presiden, terlepas dari jumlah dana yang dialokasikan. 

"Saya menekankan bahwa bagi PU, APBN itu adalah tugas. Bagi kami, mengerjakan sesuatu perlu dengan amanah dan profesional," ujar Menteri PU dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025). Menurutnya, anggaran hanyalah alat untuk menjalankan kewajiban negara, bukan sekadar angka yang harus dikejar demi kepentingan tertentu. 

Dalam beberapa bulan terakhir, efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, termasuk dalam berbagai proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan Kementerian PU. Menteri Dody memastikan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan tugas dengan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi kualitas dan manfaat bagi masyarakat. 

"Dikasih berapa pun anggarannya, PU siap kerja dan melaksanakan tugasnya, yang penting bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Dody juga menegaskan bahwa setiap proyek yang dijalankan akan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kita harus memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.