Aliansi Ekonom Kritik Kredibilitas Angka Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Tumbuh Tapi Rapuh

IVOOX.id – Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute menggelar diskusi terbuka di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026, guna mengkaji angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/YoY) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam forum tersebut, para ekonom menilai terdapat sejumlah persoalan struktural dan inkonsistensi data yang perlu dicermati pemerintah.

Angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen disebut sebagai yang tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun, kajian Ikhsan dan Riefky (2026) menemukan adanya ketidaksesuaian antara kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang mencapai 5,04 persen.

Ekonom Teuku Riefky mengatakan inkonsistensi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengukuran data ekonomi nasional. Menurutnya, apabila dilakukan koreksi terhadap anomali tersebut, maka pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis diperkirakan berada pada kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia,” ujar Riefky dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (25/5/2026).

Ia menilai persoalan ekonomi mendasar seperti melemahnya daya beli masyarakat, menyusutnya kelas menengah, serta stagnasi produktivitas sektoral masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan.

“Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan,” katanya.

Dalam forum tersebut, ekonom Wijayanto Samirin juga menyoroti pentingnya kepastian dan kredibilitas data pemerintah di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.

Sementara itu, Vid Adrison mengingatkan bahwa tingginya belanja negara pada awal tahun tidak otomatis mencerminkan kondisi fiskal yang sehat secara keseluruhan. Ia menilai pemerintah perlu mewaspadai tekanan fiskal pada kuartal berikutnya.

“Front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026,” kata Vid.

Selain persoalan domestik, diskusi juga membahas dampak global seperti konflik Iran–Amerika Serikat, pelemahan rupiah, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS terhadap perdagangan nasional dan ketahanan ekonomi Indonesia.