Akademisi Analisa Visi 3 Paslon Presiden soal Angkutan Umum

IVOOX.id - Djoko Setijowarno memberikan analisis terkait pengalaman mengelola angkutan umum dari ketiga paslon capres cawapres. Pernyataan Djoko memberikan gambaran tentang perbedaan pendekatan dan implementasi program angkutan umum yang diusung oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden.

Djoko Setijowarno adalah akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Menurut Djoko, Capres Aris Baswedan memiliki pengalaman yang signifikan dalam mengelola Bus Trans Jakarta, sebuah proyek angkutan umum yang berhasil mencakup 88 persen wilayah Kota Jakarta dengan nilai subsidi sebesar Rp 4,3 triliun per tahun. Djoko memberikan penghargaan atas keberlanjutan program ini, yang diyakini mampu memberikan dampak positif pada mobilitas dan inklusivitas di Jakarta.

"Capres Aris Baswedan memiliki pengalaman yang signifikan dalam mengelola angkutan umum di Jakarta, Bus Trans Jakarta dengan subsidi Rp 4,3 triliun per tahun berhasil mencakup 88 persen wilayah kota." Ucap Djoko dalam keterangan resmi yang diterima IVOOX, Senin (18/12/2023).

Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Bus Batik Solo Trans (BST), dengan rencana subsidi sebesar Rp 15 miliar dari APBD. Djoko mencatat bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kepala daerah sebelumnya, menunjukkan konsistensi dalam memajukan sektor transportasi umum di Solo.

"Cawapres Gibran Rakabuming Raka melanjutkan program kepala daerah sebelumnya dengan Bus Batik Solo Trans (BST) yang menyisihkan subsidi Rp 15 miliar dari APBD, menunjukkan konsistensi dalam pengembangan transportasi umum di Solo." Ucapnya.

Namun, perhatian khusus Djoko tertuju pada Capres Ganjar Pranowo yang dianggapnya sebagai pemimpin yang mengawali pembenahan angkutan umum aglomerasi di Jawa Tengah sejak 2017. Dalam pernyataannya, Djoko menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo berhasil mengelola Bus Trans Jateng dengan alokasi subsidi mencapai Rp 104 miliar dari APBD Provinsi Jateng. Selama ini, sudah ada 7 koridor yang beroperasi, menunjukkan komitmen Ganjar untuk mewujudkan sistem angkutan umum yang lebih merata di wilayahnya.

Capres Ganjar Pranowo mengawali pembenahan angkutan umum aglomerasi di Jawa Tengah sejak 2017, mengelola Bus Trans Jateng dengan subsidi Rp 104 miliar dari APBD Provinsi Jateng, dan sudah ada 7 koridor yang beroperasi."

Namun, Djoko juga menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi transportasi umum dan infrastruktur jalan di Indonesia secara umum. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tidak sampai 5 persen pemda (pemerintah daerah) yang telah membenahi transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan (buy the service).

Dia juga mencatat bahwa aksesibilitas untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih kurang diperhatikan. Layanan angkutan bus perintis, meskipun sudah ada dengan 300 rute dan 597 kendaraan di 32 provinsi, masih dianggap setengah hati. Jaringan jalan yang terhubung dengan baik dengan simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan laut, dan terminal penumpang belum sepenuhnya tuntas.

Pentingnya keterhubungan jaringan jalan dengan simpul transportasi ditekankan oleh Djoko. Data dari SK Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 menunjukkan bahwa masih ada proporsi panjang jalan yang belum memadai, terutama jalan kota/kabupaten yang mencapai 82,05 persen.

Djoko juga menyoroti krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas yang sedang dialami Indonesia. Dia menekankan bahwa belum ada program keselamatan lalu lintas dari semua Calon Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun Indonesia adalah negara maritim, transportasi perairan belum mendapatkan perhatian yang cukup, terutama di kepulauan.

Pembangunan kereta masih terpusat di Pulau Jawa, menurut Djoko, sementara kebijakan transportasi umum berbasis jalan dianggap lebih realistik untuk diwujudkan. Namun, dia juga menyuarakan kekhawatirannya terkait target pembaharuan angkutan umum yang belum dinyatakan dengan jelas oleh ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Djoko Setijowarno menyimpulkan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pembenahan transportasi umum berbasis jalan menjadi lebih realistik dan dapat diwujudkan dengan mudah. Namun, perlu adanya komitmen dan target yang jelas dari pemimpin yang terpilih agar program-program ini tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga menjadi realita. Djoko menyoroti bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baru 11 kota yang berhasil dibenahi dari target 32 kota di periode pertama dan 27 kota di periode kedua.