Ada 10 Ribu Konten di Sosmed Ajak Orang Lawan Negara, Anggota DPR Sebut Anggaran BNPT Terlalu Kecil

IVOOX.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafiron mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dinilainya terlalu kecil untuk mengatasi tantangan pencegahan terorisme di Indonesia. Menurutnya, meski kasus terorisme di Indonesia pada tahun 2024 berada pada angka nol, ancaman terorisme masih nyata, terutama dengan adanya ribuan konten radikal yang beredar secara daring.

“Tak cukup uang Rp 400 miliar. Pertama, kita ada di peringkat 31 dunia dalam hal sebaran aksi terorisme dan radikalisme pada tahun 2024. Yang kedua, kita zero terrorist attack tahun ini, tapi dalam satu tahun ada hampir 10.000 konten yang mengajak orang untuk melawan negara ini,” ujar Mafiron dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Rabu (30/10/2024).

Mafironi mengatakan, meskipun pencegahan terorisme tidak termasuk dalam 17 Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, poin penguatan keamanan tetap muncul dalam program Astacita untuk memperkuat pertahanan nasional. Namun, Mafiron melihat adanya celah bagi ketimpangan sosial yang dapat memicu radikalisme jika tidak diimbangi dengan langkah pencegahan yang cukup.

Politisi dari PKB ini mengungkapkan bahwa 36 daerah di Indonesia dikategorikan sebagai daerah rawan terorisme. Namun, ia menegaskan bahwa ancaman dapat muncul di daerah lain juga, mengingat tingkat pendidikan yang rendah di beberapa kalangan masyarakat Indonesia.

“Statistik menunjukkan 63 persen angkatan kerja kita tidak tamat SMP atau SMA, dan ini rentan terhadap pengaruh radikal,” katanya.

Mafironi pun mendorong DPR untuk memberikan perhatian lebih besar pada BNPT, terutama dari sisi anggaran, dan berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan terorisme bersama BNPT.

“Kalau melihat persentase intoleransi yang mencapai 30 persen, itu sudah mengkhawatirkan. Kita perlu dukungan masyarakat, bukan hanya dari lembaga pemerintah,” ujarnya.