75% Pegawai Pemerintah dan Swasta Dilarang Ngantor, Erick Thohir: TNI-Polri Bakal Sisir Perkantoran

IVOOX.id, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir merespons penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berlaku mulai Senin 14 September 2020.

Menteri BUMN ini mengatakan, pemerintah pusat akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait penanganan Covid-19 tersebut.

"Karena kesehatan lebih utama. Mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan KPCPEN merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Kita tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja," kata Erick dalam keterangan resmi Minggu 14 September 2020.

"Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat," lanjutnya.

Erick menegaskan, dalam kebijakan terbaru PSBB DKI Jakarta, akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta.

Kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, lalu kantor pemerintahan/ASN, dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25% dan akan berlangsung selama dua pekan.

"Dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor 6/2020."

"Operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri untuk Kampanye Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan Dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat," ujar Erick.

"Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan penegakan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan ke depannya ekonomi akan bergerak kembali," ujarnya.