Yusril Sebut Penjelasan Soal Temuan Penyadapan Ilegal Kewenangan Penyidik

"Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik," ucap Yusril saat jumpa pers di Jakarta, Senin (9/11/2026), dikutip dari Antara.

Dia mengatakan penyidikan kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu masih berlangsung sehingga penjelasan mengenai temuan teknis penanganan perkara menjadi wewenang pihak kepolisian.

Terkait kemungkinan pembukaan hasil penyadapan kepada publik agar motif para tersangka menjadi jelas, Yusril juga menyerahkannya kepada penyidik.

"Ya karena penyidik juga kan komunikasi kepada publik," katanya.

Kepolisian masih mendalami perkara dengan memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, serta meminta pendapat para ahli.

Perkembangan penyidikan, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Selain itu, dia menyatakan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut karena tindak lanjut sepenuhnya diserahkan kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional," ujar Yusril.

Terkait perkembangan perkara, Yusril menjelaskan penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara, menurut Yusril, merupakan primus inter pares atau "yang utama di antara yang setara".

Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

"Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," ujarnya.

Ia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.

Antisipasi Penyalahgunaan Alat Sadap

Yusril mengatakan, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan alat penyadapan milik negara menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

"Tentu pemerintah mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu itu disalahgunakan," katanya.

Menurut dia, langkah antisipasi tersebut perlu disiapkan seiring penyidikan atas kasus yang menyeret empat perwira tinggi kepolisian itu berjalan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Di sisi lain, saat ditanya apakah pemerintah akan melakukan penyisiran di lingkungan Istana untuk menemukan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyadapan, Yusril menyatakan langkah tersebut perlu dipertimbangkan.

"Untuk antisipasi ke depan, tentu dipikirkan," ucapnya.

Bareskrim Polri pada pekan lalu menetapkan LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan petinggi Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.