YLKI: Pembukaan Mal Awal Juni Tindakan Gegabah

IVOOX.id, Jakarta - Rencana pembukaan mal di Indonesia, khususnya di Jakarta pada 5 juni 2020 dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai tindakan gegabah yang dilakukan pemerintah.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan penolakan pada pembukaan pusat-pusat perbelanjaan.

"Saya kira ini sebuah kebijakan yg terlalu dini dan gegabah sehingga YLKI menolak rencana pembukaan mal tersebut. Mengapa? Karena tanggal 5 juni estimasinya blm aman untuk pengendalian COVID-19," tutur Tulus.

Menurutnya, upaya relaksasi atau wujud pembukaan mal itu bisa dilakukan kalau memang kurva COVID-19 sudah menurun atau landai khususnya di Jakarta.

"Kalau belum landai, maka tidak ada alasan bagi pemerintah buka mal di mana pun tempatnya khusus di jakarta," ungkap Tulus.

Tulus pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menolak rencana pembukaan mal oleh pemerintah pusat.

"Saya kira gubernur DKI Jakarta harus menolak rencana pembukaan mal pada 5 juni kalo kurva belum landai, itu artinya belum aman dari sisi pengendalian COVID-19," paparnya.

Selain itu, rencana pembukaan mal di Indonesia belum layak jika di daerah tersebut masih dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuannya, mesti diikuti, dan jangan coba coba buka mal atau tempat lain kalau daerah itu msh zona merah.

"YLKI mengimbau agar masyarakat tidak mengunjungi mal sebelum betul-betul aman dan PSBB masih diberlakukan," kata Tulus.

Dia mengingatkan jika pemerintah memaksakan diri untuk membuka mal dan banyak terjadi pelanggaran, maka penyelenggara mal atau tenant harus diberi sanksi tegas.

"Kalau di lapangan tidak bisa melakukan protokol kesehatan. Karena ini akan sulit pengawasannya walau diimbau, diwajibkan, menggunakan protokl kesehatan tapi faktnya susah sekali pengontrolan, sehingga kita minta pemerintah jangan terlalu dini atau gegabah buka mal atau tempat khsusu yang berpotensi jadi klaster penularan baru," jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus utamakan aspek kesehatan sebagai panglima pengendalian COVID-19.

"Bukan ekonomi karena masalah COVID-19 harus diselesaikan lebih dulu, baru ekonomi Enggak biss logikanya dibalik," pungkas Tulus.