Wapres Pimpin Ratas Soal Konten Industri Lokal | IVoox Indonesia

August 21, 2025

Wapres Pimpin Ratas Soal Konten Industri Lokal

Kata Kalla, Royalti Freeport Rp10 Triliun, Pemerintah Kasih Ke Papua Rp100 Triliun!
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/11/2018). (ANTARA/Fransiska Ninditya)

IVOOX.id, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas (Ratas) guna membahas penyesuaian ketentuan spesifikasi konten industri lokal dalam upaya peningkatan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, usai Ratas, di Jakarta, Senin, mengatakan Pemerintah akan berupaya menyesuaikan spesifikasi konten lokal agar produsen dalam negeri tidak kesulitan dalam berproduksi.

"Kita bicara rinci tentang implementasi, eksekusi di lapangan; bagaimana kita bisa membuat 'spek' menjadi transparan dan bisa dilihat semua produsen lokal, supaya produsen lokal menyesuaikan," kata Thomas usai menghadiri rapat di Kantor Wakil Presiden.

Penyesuaian spesifikasi tersebut, lanjut Thomas, bertujuan agar produsen lokal dapat mengikuti ketentuan sehingga penggunaan TKDN dalam industri Tanah Air diharapkan turut meningkat.

"Jadi jangan 'spek'-nya aneh, yang sulit diikuti produsen lokal, sehingga produksi kita kalah melulu dengan impor," tambahnya.

Penyesuaian ketentuan spesifikasi dalam pembuatan konten lokal tersebut antara lain ditujukan untuk sektor minyak bumi dan gas, kelistrikan dan bidang lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini upaya untuk meningkatkan produk lokal di dalam proyek migas, proyek-proyek kelistrikan dan juga terutama program-program yang didanai oleh APBN dan APBD. Pemerintah mau mengutamakan uang itu dipakai untuk membeli produk lokal," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.  .

0 comments

    Leave a Reply