Wantannas Kaji Konflik Masyarakat dan Perusahaan Tambang di Kaltim

IVOOX.id, Jakarta – Kedeputian Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) RI mengkaji berbagai masalah penyebab konflik di Kalimantan Timur yang kelak menjadi masukan untuk memperkuat ketahanan nasional di daerah itu.

Kajian di Kalimantan Timur dipimpin oleh Pembantu Deputi (Bandep) Urusan Pertahanan dan Keamanan Laksma TNI Rusmana yang dibantu oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Mayjen TNI Karev Marpaung, Analis Kebijakan Bidang Bangmob dan Demob Kolonel Lek Marudut Jhonson L., Analis Kebijakan Bidang Bangmil Kepol AKBP Dadang Herli, dan Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Bela Negara Letkol Laut (T) Robert Litanto.

Kajian daerah ini bertujuan mengevaluasi dan mendapatkan rancangan kebijakan strategis nasional dan sebagai saran mengatasi masalah tentang implementasi kebijakan pengamanan objek vital nasional di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur jadi sasaran kajian Wantannas karena daerah itu memiliki sejumlah lahan tambang yang kerap jadi sumber konflik. Beberapa konflik dipicu oleh masalah pencemaran air dan kerusakan lingkungan akibat tambang, pemberhentian karyawan, dan pelanggaran HAM.

Dalam keterangan Setjen Wantannas menyebutkan konflik yang paling meresahkan bahkan sulit dihentikan di wilayah pertambangan itu adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Oleh karena itu, Tim Peneliti Setjen Wantannas RI yakin membutuhkan kajian mengenai penggunaan ruang, pertahanan, dan keamanan di Kalimantan Timur untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik dan ancaman terhadap ketahanan nasional ke depannya.

Hasil kajian itu akan jadi bahan rekomendasi yang akan diberikan ke Ketua Wantannas RI, yaitu Presiden RI Joko Widodo.

Dalam kajian itu, Tim Peneliti menghimpun data dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, serta beberapa objek vital nasional di Bontang.

Tim peneliti juga menemui Wali Kota Bontang dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat untuk mendapatkan informasi mengenai situasi ketahanan nasional di daerah tersebut.