Walhi Soroti Karhutla Saat Prabowo Bicara Ketahanan di KTT BRICS

IVOOX.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia di tengah kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, pada 12–13 September.

Dalam forum tersebut, Prabowo membawa pesan mengenai ketahanan, keberlanjutan, serta pertumbuhan global yang inklusif. Presiden juga menekankan pentingnya mengubah kerentanan menjadi kekuatan serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.

Namun, Walhi menilai karhutla yang tengah terjadi di Indonesia tidak menjadi bagian dari pesan utama Presiden. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kesenjangan antara narasi ketahanan yang disampaikan di tingkat global dengan kebutuhan membangun ketahanan ekologis di dalam negeri.

Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Patria Rizky Ananda mengatakan ketahanan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan pemerintah merespons bencana setelah terjadi. Menurutnya, ketahanan juga harus diwujudkan melalui upaya mencegah masyarakat terus berada dalam kondisi rentan akibat kerusakan lingkungan.

“Ketahanan tidak boleh berhenti menjadi jargon di forum internasional. Ketika masyarakat Indonesia masih menghirup asap dan menghadapi dampak karhutla, pemerintah harus menunjukkan bahwa ketahanan juga berarti mencegah rakyat dan lingkungan terus ditempatkan dalam kondisi rentan. Ketahanan ekologis harus dibangun dari aksi nyata dalam negeri, bukan hanya menjadi narasi di panggung global,” ujar Patria dalam keterangan resmi pada Senin (14/9/2026).

Walhi menilai dampak karhutla tahun ini telah berkembang menjadi persoalan keselamatan publik. Berdasarkan catatan BNPB, dalam periode 24 jam pada 13 September, luas lahan yang terbakar mencapai 929,83 hektare.

Sementara itu, berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak terhadap 10.674.201 penduduk dan menyebabkan 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga September 2026 di tujuh provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.

Di Merauke, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke juga mencatat sekitar 1.500 kasus ISPA yang dikaitkan dengan kebakaran hutan maupun kebakaran lainnya.

Tak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, karhutla juga berkontribusi terhadap emisi karbon. Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) memperkirakan kebakaran di Indonesia pada 6–12 September melepaskan 12,73 juta ton karbon.

Walhi menilai kondisi tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kerusakan ekosistem, tata kelola hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta krisis iklim. Suhu tinggi dan kekeringan disebut semakin meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Karena itu, Walhi mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar merespons bencana menjadi upaya mencegah kerentanan. Penguatan perlindungan dan pemulihan hutan serta gambut, sistem peringatan dini, layanan kesehatan, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran dinilai perlu dilakukan secara serius.

“Pemerintah tidak bisa meminta masyarakat untuk terus menjadi tangguh menghadapi bencana, sementara kebijakan negara masih memungkinkan kerentanan ekologis terus diproduksi. Ketahanan yang sesungguhnya adalah ketika negara mampu mencegah kebakaran, melindungi ekosistem, dan memastikan masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang membayar dampak dari krisis ekologis. Jika Indonesia ingin berbicara tentang ketahanan di tingkat global, maka ketahanan itu pertama-tama harus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Patria.