Walhi Sebut Pemerintah Abaikan Akar Krisis Sampah

IVOOX.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti rencana pemerintah membangun 33 proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Walhi menilai kebijakan tersebut berisiko menggeser fokus penanganan krisis sampah dari upaya pengurangan di sumber menuju pembangunan fasilitas pengolahan berskala besar.

Walhi mencatat pemerintah menyiapkan investasi hingga Rp89 triliun untuk memperluas fasilitas pengolahan sampah. Menurut organisasi lingkungan tersebut, kebijakan itu perlu dikaji kembali karena Indonesia masih menghadapi persoalan dalam mencapai target pengurangan sampah nasional.

Pengampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Wahyu Eka Styawan, mengatakan pembangunan PSEL seharusnya tidak membuat pemerintah mengabaikan persoalan sampah di tingkat hulu, mulai dari produksi hingga pola konsumsi.

Menurut Wahyu, percepatan pembangunan PSEL justru berisiko membuat pengelolaan sampah bergantung pada pendekatan yang membutuhkan investasi besar. Ia menilai pemerintah seharusnya memperkuat pembatasan plastik sekali pakai, sistem guna ulang, serta penerapan tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).

"Pemerintah terus mengatakan bahwa pengurangan dan pemilahan sampah harus diperkuat. Jika demikian, mengapa Rp89 triliun tidak diprioritaskan untuk membangun sistem pengelolaan sampah dari sumbernya? Persoalan utama Indonesia bukan kurangnya fasilitas teknologi seperti PSEL dan RDF, tetapi kegagalan membangun sistem pengurangan sampah yang efektif," ujar Wahyu dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (28/9/2026).

Selain aspek lingkungan, Walhi menyoroti skema pembelian listrik dari PSEL yang dinilai berpotensi menimbulkan beban keuangan bagi negara. Dalam skema yang disoroti Walhi, PT PLN diwajibkan membeli listrik dengan mekanisme take or pay sekitar US$0,20 per kWh atau setara Rp3.200-Rp3.500 per kWh selama 30 tahun.

Walhi menyebut harga tersebut berada di atas biaya pokok penyediaan listrik dan nilai ekonomi listrik dalam sistem kelistrikan nasional. Sebagai gambaran, fasilitas PSEL berkapasitas 36 MW diperkirakan dapat menimbulkan beban hingga sekitar Rp454 miliar per tahun atau sekitar Rp13,6 triliun selama masa kontrak. Nilai tersebut disebut lebih besar dibandingkan investasi awal proyek yang diperkirakan sekitar Rp3 triliun.

Walhi menilai selisih antara harga pembelian listrik PSEL dan biaya penyediaan listrik berpotensi menjadi tambahan beban bagi PLN. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga disebut dapat berimplikasi terhadap kebutuhan kompensasi maupun subsidi dari APBN.

"Pemerintah dari Zulkifli Hasan hingga kementerian yang dikoordinasikannya belum menjelaskan secara terbuka berapa total biaya yang akan ditanggung negara selama masa operasional proyek dan siapa yang pada akhirnya akan menanggung risiko keuangannya selama puluhan tahun ke depan. Jangan sampai biaya ini menambah beban PLN dan akhirnya menjadi beban APBN, sehingga uang pajak terbakar sia-sia kembali, tentu publik yang dirugikan," kata Wahyu.

Walhi mendorong pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu. Sejumlah langkah yang didorong antara lain pembangunan infrastruktur pemilahan, fasilitas komposting dan biodigester, penguatan bank sampah, peningkatan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah organik, serta peningkatan kesejahteraan dan kapasitas pekerja sektor persampahan.

Walhi juga mendorong pemberian insentif untuk mendorong sistem guna ulang dan penerapan tanggung jawab produsen secara efektif.

“Pemerintah harusnya memprioritaskan pendanaan pada pemilahan, pengurangan sampah, pengolahan sampah organik, dan upaya-upaya relevan yang dapat mengurangi sampah dari sumbernya. Tanpa membenahi tata kelola dari hulunya, pembangunan PSEL tidak akan menyelesaikan akar persoalan sampah, tetapi berpotensi menambah beban keuangan negara dalam jangka panjang,” ujar Wahyu.