Walhi: Ratusan Titik Api di Papua Selatan Terkonsentrasi di Kawasan Food Estate dan Konsesi

IVOOX.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional bersama Walhi Papua mengungkapkan hasil analisis spasial yang menunjukkan bahwa sebaran titik api di Papua Selatan tidak terjadi secara acak. Berdasarkan overlay data hotspot periode 1–9 Juli 2026 dengan peta konsesi dan kawasan Program Strategis Nasional (PSN), ratusan titik api ditemukan berada di kawasan yang telah dialokasikan untuk proyek pangan nasional maupun berbagai konsesi usaha.

Dari total 1.292 titik api yang teridentifikasi, sebanyak 399 titik api berada di area yang telah dibebani izin atau dialokasikan untuk proyek pangan. Rinciannya, 245 titik api berada di kawasan Food Estate, 115 titik api di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 39 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menilai tingginya konsentrasi titik api di kawasan Food Estate menjadi indikator adanya tekanan ekologis yang muncul sejak tahap awal pengembangan kawasan tersebut.

"Konsentrasi titik api yang tinggi di dalam kawasan Food Estate menjadi temuan penting. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan nasional justru telah menghadapi tekanan ekologis sejak tahap awal pengembangannya. Kebakaran yang akan berulang di kawasan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara massif," ujar Uli dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Kamis (16/7/2026).

Menurut Walhi, perubahan tutupan hutan akibat pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur jalan, hingga pengeringan kawasan rawa dan lahan basah meningkatkan kerentanan bentang alam terhadap kebakaran. Padahal, Papua Selatan selama ini didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut, dan ekosistem basah yang secara alami berfungsi menjaga kelembapan kawasan.

Selain itu, analisis Walhi juga menunjukkan bahwa titik api tidak hanya muncul di lahan yang telah dibuka, tetapi juga berada di sekitar konsesi-konsesi aktif. Kondisi tersebut dinilai mengindikasikan bahwa ekspansi pemanfaatan lahan telah meningkatkan tekanan terhadap ekosistem Papua Selatan.

"Analisis Walhi juga memperlihatkan bahwa sebaran titik api tidak hanya berada pada kawasan yang telah dibuka, tetapi juga berada di sekitar konsesi-konsesi aktif. Pola ini mengindikasikan bahwa ekspansi berbagai izin pemanfaatan lahan telah meningkatkan tekanan terhadap bentang alam Papua Selatan," kata Uli.

Temuan lainnya menunjukkan adanya tumpang tindih antara kawasan pengembangan pangan nasional dengan wilayah adat masyarakat Papua. Di Kabupaten Merauke, kawasan PSN diketahui bersinggungan dengan wilayah adat lima suku asli, yakni Suku Marind, Yei, Kanum, Muyu, dan Mandobo, yang memiliki hak ulayat atas tanah dan hutan adat.

Direktur Eksekutif Walhi Papua, Maikel Peuki, menilai kondisi tersebut menimbulkan ancaman ganda, yakni hilangnya ruang hidup masyarakat adat sekaligus melemahnya fungsi ekologis kawasan yang selama ini dijaga secara turun-temurun.

"Kondisi tersebut menimbulkan dua risiko sekaligus. Di satu sisi, masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan. Di sisi lain, ketika bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri, fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kebakaran juga ikut melemah," ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya jumlah titik api di kawasan Food Estate dan konsesi memperlihatkan bahwa model pembangunan berbasis ekspansi lahan perlu dievaluasi karena dinilai berpotensi memperbesar risiko krisis ekologis di Papua Selatan.

"Bagi kami, fakta bahwa ratusan titik api berada di kawasan Food Estate dan konsesi menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang bertumpu pada ekspansi lahan tidak dapat lagi dipisahkan dari meningkatnya risiko krisis ekologis di Papua Selatan. Pembangunan pangan semestinya memperkuat ketahanan ekologi, bukan justru memperbesar kerentanan lanskap terhadap kebakaran," kata Maikel.

Atas temuan tersebut, Walhi Nasional dan Walhi Papua mendesak pemerintah untuk mengevaluasi serta menghentikan proyek PSN pangan di Papua Selatan, menghentikan pembukaan hutan dan kawasan rawa yang masih tersisa, mengaudit seluruh konsesi di wilayah dengan konsentrasi titik api tinggi, serta menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai benteng terakhir pelestarian ekosistem Papua.