Walhi Kritik Dominasi Korporasi dalam Kebijakan Iklim di COP 30

IVOOX.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan pesan “Kembali ke Rakyat–Kembali ke Akar” dalam Konferensi Iklim COP 30 tahun ini. Seruan tersebut diarahkan agar kebijakan iklim global kembali berpijak pada kepentingan rakyat, termasuk pengakuan terhadap hak, pengetahuan, dan praktik tradisional masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Walhi menilai perubahan sistem ekonomi politik yang tak lagi berorientasi pada pertumbuhan dan tidak menempatkan kekuasaan hanya di tangan negara dan korporasi menjadi keharusan jika akar persoalan iklim ingin diselesaikan.

Sejak komitmen menjaga kenaikan suhu bumi maksimal 1,5 derajat disepakati pada COP21 Paris, situasi global dinilai tidak menunjukkan kemajuan berarti. Bahkan 2024 tercatat sebagai tahun terpanas. WMO melaporkan rata-rata suhu global telah menyentuh 1,55 derajat di atas periode pra-industri. Walhi menilai kondisi tersebut semakin menunjukkan kegagalan pertemuan iklim yang ruangnya justru dipenuhi para pihak yang menjadi penyebab krisis. Analisis Koalisi Kick Big Polluters Out mencatat lebih dari 1.600 pelobi bahan bakar fosil hadir dalam perundingan COP 30, termasuk 46 di antaranya berasal dari delegasi Indonesia.

“Fakta ini semakin membuktikan bahwa negara telah diambil alih oleh korporasi dengan memberikan akses istimewa kepada mereka untuk mempengaruhi kebijakan iklim. Tidak ada agenda keselamatan rakyat dan lingkungan dalam misi delegasi Indonesia,” ujar Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Senin (17/11/2025).

Desakan serupa juga muncul dari jaringan Walhi di delapan provinsi. Direktur Walhi NTT, Yuven Stefanus Nonga, mengingatkan bahwa perempuan, anak, masyarakat adat, nelayan, dan petani di pulau-pulau kecil berada pada garis terdepan menghadapi dampak krisis iklim. “Kami hidup di tanah yang retak, laut yang naik, dan gunung yang dieksploitasi atas nama transisi hijau. Kami percaya jawaban itu bisa ditemukan jika negara kembali ke rakyat,” katanya.

Dari Jambi, Direktur Walhi Jambi Oscar Anugrah menilai komitmen iklim Indonesia masih jauh dari upaya memutus ketergantungan pada energi kotor. Ia menyebut kebijakan pemerintah justru membuka ruang ekspansi industri ekstraktif yang merugikan masyarakat. Sementara di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulteng Sunardi Katili menyebut COP 30 sebagai “pertemuan palsu” lantaran negara-negara utara terus memindahkan krisis ke negara selatan.