WALHI Desak Polri Alihkan Fokus dari Pengawasan Warga ke Penegakan Hukum Korporasi Pembakar Hutan

Organisasi tersebut menyebut penyadapan terhadap ribuan warga, termasuk pembela lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), jurnalis, serta akademisi, berpotensi membungkam suara kritis masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Dewan Nasional Walhi, Rizky Anggriana Arimbi, mengecam dugaan penyadapan ilegal oleh aparat kepolisian. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan juga ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat.

“Penyadapan ini bukanlah kasus tunggal. Ia adalah bagian dari pola kerja untuk membungkam rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya, berjalan seiring dengan kriminalisasi, intimidasi, dan stigmatisasi terhadap pejuang lingkungan. Aparat kepolisian sibuk mengawasi aktivis, sibuk mengawasi rakyat, sibuk mengawasi pejuang lingkungan. Mereka yang mempertahankan hutan, sungai, dan lautnya supaya tidak dirusak," ujar Rizky dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026).

Walhi mencatat sekitar 1.131 pejuang lingkungan dan agraria mengalami kriminalisasi selama satu dekade, yakni pada 2014–2024. Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan terbunuh.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekaligus Dewan Nasional Walhi, Muhammad Isnur, mempertanyakan keseriusan negara dalam menangani kasus penyadapan yang selama ini dilaporkan masyarakat sipil. Menurutnya, perhatian negara baru menguat ketika dugaan penyadapan menyangkut presiden, padahal persoalan serupa telah dialami berbagai kelompok masyarakat.

"Kami bertahun-tahun mengadvokasi ini. Ini menyangkut ribuan orang: jurnalis, masyarakat sipil, pembela lingkungan, akademisi. Suara warga negara sama pentingnya dengan suara presiden," ujarnya.

Isnur juga menyebut laporan polisi terkait penyadapan, peretasan, dan pengambilalihan akun yang diajukan masyarakat sipil tidak diproses. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan efek gentar atau chilling effect, sehingga masyarakat takut berkomunikasi dan jurnalis menahan diri dalam pemberitaan.

Ia turut mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk pengawasan warga, yang disebut mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, sementara penindakan terhadap korporasi yang diduga melakukan kejahatan lingkungan belum berjalan optimal.

“Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap sistem kelembagaan negara, terutama aparat penegak hukum dan lembaga yang memegang kewenangan penyadapan dan intelijen. Kasus penyadapan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar ulah segelintir individu. Masalahnya ada pada kelembagaan yang membiarkan kewenangan besar dipakai tanpa kontrol dan diarahkan kepada warganya sendiri. Tanpa pengawasan eksternal yang independen, transparansi kewenangan dan anggaran, serta akuntabilitas yang bisa diuji publik, penegakan hukum akan terus tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan salah sasaran. Negara harus berhenti memperlakukan rakyat dan pembela lingkungan sebagai ancaman, dan mulai menindak kejahatan korporasi yang selama ini dibiarkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menilai kondisi tersebut menunjukkan kegagalan penegakan hukum yang bersifat struktural. Ia menyebut sejak 1997 pemerintah rutin mengumumkan penetapan ratusan tersangka dan pemberian ribuan sanksi administrasi terkait karhutla. Namun, pelanggaran dan kejahatan lingkungan masih terus berulang.

"Kalau hukum sudah bekerja dengan baik, kenapa tidak ada korporasi yang takut melakukan pelanggaran ataupun kejahatan lingkungan?. Fakta buruknya justru kejadian pelanggaran dan kejahatan ini terus berulang. Ceritanya persis seperti sinetron," katanya.

Boy mendesak presiden memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan kejahatan lingkungan, khususnya di sektor karhutla, dan menjadikannya prioritas nasional. Ia juga meminta presiden menginstruksikan aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk bekerja secara terpadu dengan target yang jelas dan terbuka kepada publik.

“Polri harus mengalihkan fokus dan seluruh kemampuannya, dari mengawasi warga ke menuntaskan penyidikan pidana korporasi pembakar hutan. Itu termasuk membuka kembali kasus-kasus yang dihentikan melalui SP3, serta menjerat pemilik, direksi, dan pemilik manfaatnya, bukan hanya pekerja lapangan atau peladang kecil. Sementara itu, kementerian terkait harus segera mengeksekusi putusan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta mencabut izin konsesi dan HGU yang berulang kali terbakar,” ujar Boy.